JAKARTA: Pemerintah dan DPR bersepakat soal modal awal pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I dan II yang masing-masing dialokasikan sebesar Rp2 triliun.Dalam rapat pembahasan RUU BPJS dengan Komisi IX DPR, Menteri Keuangan Agus D.W.
JAKARTA: Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan menyetujui klausul protokol koordinasi dalam ketentuan tersebut. Forum koordinasi itu dipakai untuk menjebatani arus informasi dan mengambil keputusan antarregulator jika industri keuangan dalam kondisi krisis
JAKARTA: Pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah kepada Komisi XI DPR dan DPD RI.RUU ini merupakan inisiatif pemerintah yaitu Kementerian Keuangan,
JAKARTA: DPR menyambut baik rencana pemerintah mengajukan kembali draf RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) akhir Oktober ini."Kami sudah siap sejak 2004, UU ini kan amanat UU No.3/2004. Rencana pemerintah ini sangat terlambat," ujar
JAKARTA: Pemerintah untuk ketiga kalinya akan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ke Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan depan.Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan draft RUU JPSK sudah selesai
JAKARTA: Pembahasan Rancangan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan atau RUU OJK masih terkatung-katung dari rencana pembahasan dua pekan lalu sampai saat ini masih belum dimulai. Padahal rencana pengesahan aturan itu sudah tertunda dalam dua periode
JAKARTA: Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau Pansus RUU OJK siang ini dijadwalkan melakukan pembahasan kembali dengan Kementerian Keuangan setelah pada masa sidang sebelumnya batal disahkan menjadi UU.Pembahasan tersebut
PEKANBARU: Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyayangkan molornya pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya dikarenakan tarik ulur antara pemerintah dan DPR mengenai struktur dewan komisioner.
JAKARTA: DPR membuka opsi mengamandemen UU Bank Indonesia (BI) apabila RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal disepakati.Sementara itu, Panitia Khusus RUU OJK meminta perpanjangan waktu pembahasan, menyusul belum dicapainya kata sepakat untuk mengesahkan
