Bisnis.com, Bali – Sejumlah pimpinan redaksi dari media cetak, online, televisi, dan radio mengikuti Lokakarya Media Periode III yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (SKK Migas Jabanusa) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jabanusa, di Seminyak Bali, pada tanggal 15-16 November 2023.
Lokakarya Media ini mengusung tema “Roadmap Industri Hulu Migas Menuju Ketahanan Energi Nasional dan Tantangannya Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi di Tengah Disrupsi”.
Lokakarya media ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah, SKK Migas, KKKS dan para insan Media untuk terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pentingnya peran Hulu Migas dalam ketahanan energi dan pembangunan daerah serta meningkatkan citra positif kegiatan Industri hulu migas di Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Nurwahidi menyampaikan kinerja dan kegiatan operasi semester I tahun 2023 di Wilayah Jabanusa. Produksi minyak sebesar 190.456 BOPD, sedangkan produksi gas sebesar 713,69 MMSCFD, kemudian terdapat 5 kegiatan pemboran eksplorasi serta 12 kegiatan pemboran eksploitasi.
Nurwahidi menambahkan bahwa dalam mendukung target nasional produksi minyak 1 Juta BOPD (barrel of oil per day) dan gas 12 BSCFD (billion standar cubic feet per day) pada tahun 2030, industri hulu minyak dan gas bumi membutuhkan dukungan media juga untuk mendorong tercapainya target produksi minyak dan gas tersebut.
Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, dalam paparannya yang berjudul Strategi Komunikasi Industri hulu Migas menjelaskan bahwa terkait kesediaan energi tidak lepas dari dinamika dan tantangan yang ada dari sisi perubahan ekonomi dan geopolitik dunia, keamanan-ketahanan-kemampuan energi, tren investasi, dan transisi energi.
“Pada tahun 2022 lalu, industri migas juga berhasil memberikan kontribusi kepada negara sekitar Rp 700 triliun mempunyai banyak Multiplier effect bagi perekonomian masyarakat sekitar kegiatan hulu migas. contohnya KKKS yang sukses mengadakan program apprentice untuk kemudian dapat bekerja di Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Industri hulu migas juga memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada industri lain seperti industri kesehatan, asuransi, vendor-vendor lokal, dan lainnya,” kata Hudi.
Potensi migas Indonesia masih sangat baik, dari 128 cekungan yang tersebar di indonesia baik itu offshore (di dasar laut) maupun onshore (di darat), terdapat 20 cekungan yang berproduksi. Potensi minyak mentah yang belum diproduksi mencapai sekitar 4 miliar barel, dan gas sebanyak 54 triliun kubik, Indonesia juga menjadi pionir LNG dunia sehingga Indonesia menjadi net eksportir gas.
“Angka investasi migas di Indonesia juga sangat bagus, dimana tahun lalu mencapai 12%, jauh diatas angka investasi dunia yang hanya 6%. Tapi perlu diingat, bahwa kita bersaing dengan negara-negara di dunia yang juga memiliki portofolio migas yang bagus,” tutup Hudi.
Kegiatan kali ini menghadirkan dua narasumber yaitu Tenaga Ahli Utama Bidang Energi, Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Hageng Suryo Nugroho, SE. MEMD. dan Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Dewan Pres/ Anggota Dewan Pers atau CEO Dewan Pers, Arif Zulkifli.
Hageng dalam presentasinya yang berjudul Roadmap Industri Hulu Migas Menuju Ketahanan Energi Nasional dan tatangannya Dalam Mewujudkan Kedaulatan energi di Tengah Era Disrupsi menjelaskan bahwa Indonesia masih punya banyak potensi migas yang belum dikelola dengan teknologi yang canggih dan Indonesia belum mempunyai peraturan yang menawarkan banyak insentif fiscal. Dari sisi Legislatif juga akan merevisi UU Migas agar insentif yang diberikan menjadi lebih menarik.
“Permintaan akan energi di Indonesia dan dunia juga besar alias meningkat setiap tahun. Itu berarti migas masih dibutuhkan. Kita lihat jumlah kendaraan yang meningkat tiap tahun, pabrik pupuk yang memerlukan gas, pembangkit listrik pun demikian,” kata Hageng.
Sedangkan Arif Zulkifli dalam materinya yang berjudul Hubungan Narasumber dan Media dalam Mengembangkan Komunikasi yang Efektif di Industri Hulu Migas menerangkan bahwa ketahanan energi membutuhkan dukungan semua pihak, salah satunya media.
“Opini publik dibentuk dari opini dan arah pemberitaan dari media. Krisis komunikasi akan menghambat pencapaian target tersebut. Memang kebebasan pers dan berekspresi perlu namun harus dikelola dan diatur agar sinergi tidak terganggu dan komunikasi tidak salah arah. Hak informasi publik perlu dipenuhi, namun wartawan yang memberitakan juga harus paham kode etik,” tegas Arif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
