Bisnis.com, PADANG - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberi sanksi satu pangkalan gas di Kota Padang, Sumatra Barat, yang kedapatan menjual harga LPG 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET).
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan pihaknya menemukan satu pangkalan yang menjual harga gas di atas HET dan mengambil LPG dari tempat lain untuk dijual kembali.
"Pangkalan gas nya itu ada di Kota Padang," tegasnya, Jumat (4/8/2023).
Dia menjelaskan harga LPG 3 kg yang dijual oleh pangkalan yang disanksi tersebut senilai Rp19.000 hingga Rp23.000. Padahal HET LPG 3 kg di Padang hanya Rp17.000 per tabung LPG 3 kg.
"Pangkalan yang menjual harga LPG diatas HET sudah diberikan sanksi. HET LPG 3 kg di Padang itu Rp17.000," ujarnya.
Satria mengatakan dengan ditemukannya pangkalan menjual LPG 3 kg di atas HET itu, Pertamina memastikan penyaluran dan stok LPG subsidi bagi masyarakat di Sumbar dalam kondisi aman.
Menurutnya bahkan Pertamina juga telah menambah stok LPG 3 kg sebanyak 240.000 tabung. Dengan demikian, pihaknya juga telah melakukan penguatan stok LPG 3 kg di wilayah Sumbar pada Minggu hingga Rabu kemarin sampai dengan 2 Agustus 2023.
"Kita sudah melakukan extra dropping atau penambahan pasokan LPG 3 kg sebanyak 240 ribu tabung. Ke depan kita ada rencana untuk kembali menambah pasokan LPG di Sumbar," kata Satria.
Dikatakannya selain Pertamina telah meningkatkan pelayanan dan pendistribusian LPG di seluruh kabupaten dan kota berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah di Sumbar. Satria menegaskan hal ini juga seiring terjadi peningkatan konsumsi LPG pada beberapa hari libur nasional yang berdekatan.
"Konsumsi dan penyalurannya LPG 3 kg di setiap provinsi yang ada di Sumbagut itu trennya naik antara 3 sampai 5 persen. Penguatan stok LPG di masyarakat juga telah dilakukan beberapa waktu yang lalu," ucap Satria.
Pertamina juga terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar LPG bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan pemerintah yakni kelompok kurang mampu serta usaha kecil dan mikro.
“Kami mengimbau bagi masyarakat mampu dan unit usaha menengah ke atas agar dapat menggunakan LPG nonsubsidi, sehingga saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya," jelas dia.
Satria mengimbau kepada masyarakat jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan BBM dan LPG subsidi di lapangan, agar dapat langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat atau menginformasikan ke Pertamina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
