Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebut perlu upaya yang matang untuk mengangkat perekonomian petani gambir. Karena selama ini dapat dikatakan nasib petani gambir di Sumbar jauh dari kata layak.
"Selama ini harga gambir selalu ditetapkan oleh pengusaha sementara petani hanya bisa pasrah menerima. Perlu langkah luar biasa agar ke depan petani tidak lagi dirugikan," katanya, Selasa (29/6/2021).
Gubernur mengatakan Pemprov Sumbar akan menjajaki kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola komoditas gambir tersebut, salah satunya mungkin dengan mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda).
Ada beberapa alternatif yang bisa dijajaki, misalnya dengan sistem resi gudang. Pemerintah melalui Perusda membeli gambir petani dengan harga yang wajar, kemudian baru bernegosiasi dengan pengusaha terkait harga.
Dengan demikian, harga jual petani bisa lebih stabil sehingga tidak perlu pusing lagi dalam hal pemasaran.
Mahyeldi mengatakan tidak akan ada yang dirugikan dengan kebijakan yang tengah dijajaki itu. Pihak-pihak yang selama ini mengambil gambar langsung dari masyarakat bisa dibawa bergabung dengan Perusahaan Daerah sehingga tidak pula harus kehilangan mata pencahariannya.
Bank Nagari sebagai bank milik pemerintah daerah juga akan didorong untuk berperan dalam menunjang pendanaan dalam pengelolaan gambir tersebut.
Ia mengatakan beberapa hari lalu telah bertemu langsung dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membahas potensi investasi Sumbar. Dua hal yang akan dibantu adalah investasi industri berbasis kelapa dan gambir.
"Kita juga akan bertemu dengan Menteri BUMN. Potensi gambir ini juga akan dibawa dalam pertemuan itu guna dicarikan solusi yang bisa menguntungkan petani," katanya.
Menurutnya, salah satu yang diharapkan adalah bantuan mesin pengolahan gambir agar yang dijual tidak lagi bahan mentah tetapi telah berbentuk produk turunan yang siap jual.
Dikatakannya produksi gambir dunia hampir 50 persennya di Indonesia. Sebagian besar dari angka 50 persen itu berasal dari Sumbar.
Seharusnya potensi yang sangat besar itu bisa meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hanya saja selama ini petani gambir tidak kompak sehingga bisa dikendalikan oleh pengusaha.
"Intinya itu petani harus kompak. Jangan ada yang bermain. Mudah-mudahan ke depan negara bisa hadir untuk petani gambir untuk membantu memberikan kesejahteraan," katanya.
Wali Nagari Manggilang yang juga tergabung dalam Forum Peduli Petani Gambir 50 Kota, Ridwan, mengatakan selain sistem yang tengah dijajaki oleh pemerintah daerah itu, petani gambir juga butuh dukungan modal menjelang berproduksi. Hal itu diharapkan juga bisa menjadi pertimbangan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengatakan belum lama ini dirinya bersama Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menggelar rapat Diskusi Kelompok Terfokus / Focus Group Discussion (FGD) di Bukittinggi, dari FGD itu ada jalan cerah yang ditemui.
"Bagi saya dan tentunya bagi perekonomian petani gambir di Sumbar, kini ada harapan untuk mengangkat sedikit demi sedikit perekonomian, melalui rencana Pemprov Sumbar membuat korporasi pertanian," katanya.
Pria yang akrab disapa Jejeng ini menjelaskan, bila nanti rencana Pemprov Sumbar membuat Perusda itu, maka tidak hanya komoditi gambir yang bisa terangkat perekonomiannya, tapi juga 3 jenis komoditi lainnya yang kini turut mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 seperti komoditi kakao, kopi, kelapa, dan padi.
Terkhusus bagi komoditi gambir, rencana pendirian sebuah korporasi pertanian tersebut, nantinya Pemprov Sumbar bersama Pemkab Limapuluh Kota akan memiliki lahan budidaya tanaman gambir seluas 250 hektar.
"Lahan itu akan kita jadikan percontohan, mulai dari pembibitan, masa tanam, panen, hingga pengelolaan. Bila berhasil, maka akan dilakukan pembinaan lanjutan kepada petani gambir di Sumbar, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas," jelasnya.
Diakui Jejeng bahwa produktivitas gambir dan kualitasnya masih belum begitu bagus. Hal itu diduga berawal dari cara produksi gambirnya, dimana alat yang selama ini digunakan petani, ternyata tidak mendukung kualitas.
Menurutnya dari pembicaraan FGD itu, ada solusi yang bisa dilakukan terkait alat, dimana untuk alat pres bisa membuat katekin (bahan alami yang bersifat antioksidan) gambir jadi lebih bagus, sehingga dapat menghasilkan gambir yang berkualitas.
"Untuk alat pressnya itu, saya sudah minta, berapa harganya, Pemprov Sumbar akan membelinya untuk dijalankan di korporasi pertanian itu," tegasnya.
Dengan harapan, bila alat pres itu terbukti manjur, maka Pemprov Sumbar akan mengalokasikan anggaran membeli lebih banyak alat tersebut, untuk diberikan kepada kelompok petani gambir di Sumbar.
Jejeng melihat dengan adanya inovasi dari sisi produktivitas gambir ini, artinya Sumbar telah melangkah untuk memperbaiki dari hulu hingga hilir gambir, yang selama ini ternyata belum tertangani dengan baik.
"Penyebab harga gambir itu anjlok, ternyata kualitasnya. Banyak produksi gambir di Sumbar, terutama luar dari Limapuluh Kota, kualitas gambirnya kurang bagus, sehingga harga pun jadi anjlok," sebutnya.
Contohnya saat ini harga gambir di Limapuluh Kota yang merupakan sentra perkebunan gambir di Sumbar di angka Rp30.000 per kilogramnya. Sementara untuk daerah luar dari Limapuluh Kota ini, bisa turun hingga 50 persennya.
Di Sumbar, luas tanam komoditas gambir totalnya 29.400 hektare. Daerah terluas berada di Kabupaten Limapuluh Kota dengan luas tanam 18.000 hektar, selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan 10.000 hektare, disusul oleh Kabupaten Agam 1.000 hektare dan Kabupaten Pasaman Barat 400 hektare.
"Dari luas lahan itu, produksi gambirnya di kisaran puluhan ribu ton per tahun, dengan perkiraan 1.000 ton per bulannya gambir Sumbar di ekspor ke India," ujarnya.
Selama ini daerah yang cukup banyak dikeluhkan oleh eksportir yakni India selaku eksportir tunggal adalah kualitas gambir yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana di daerah itu, pernah ditemukan adanya campuran gambir dengan tanah liat.
Sebenarnya hal semacam itu jelas bunuh diri bagi petani, karena telah merusak citra kualitas gambir di Pesisir Selatan. "Saya yakin hal itu hanya sebagian kecil petani yang berbuat tidak jujur dalam bertani, tapi dampaknya sangat luas, buktinya harga selalu jatuh bahkan hanya Rp15.000 per kilogramnya untuk wilayah Pesisir Selatan tersebut," ungkap Jejeng.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
