Bisnis.com, MANADO—PT Bursa Efek Indonesis Perwakilan Sulawesi Utara mendorong perusahaan dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas pendanaan melalui pasar modal, baik melalui penawaran saham perdana ataupun melalui emisi surat utang.
Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sulawesi Utara (Sulut) Mario Iroth mengatakan, pihaknya akan mengadakan setidaknya dua workshop pada tahun ini.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengusaha mengenai pasar modal.
“Kami masih ingin kumpulkan lagi untuk mengenai penerbitan obligasi daerah. Kemudian nanti akan kerja sama dengan Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] untuk mengajak perusahaan di Apindo. Jadi minimal akan ada satu atau dua lagi workshop tahun ini,” ujarnya dalam “Workshop Go Public” di Manado, Kamis (28/3/2019).
Sumber pendanaan di Sulut selama ini masih mengandalkan sistem perbankan, belum merambah pasar modal. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo merupakan satu-satunya perseroan yang pernah memanfaatkan pendanaan pasar modal melalui emisi obligasi.
Namun demikian, belum ada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di Sulut. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh tingkat pemahaman mengenai pasar modal yang masih rendah di Bumi Nyiur Melambai.
“Karena problemnya belum ada [perusahaan IPO] di Manado. Contohnya di Medan itu kenapa bisa minimal satu baru tercatat setiap tahun itu gara-gara sudah ada yang memulai di sana, jadi ada success story-nya,” tambahnya.
Rendahnya pengetahuan para pengusaha lokal turut memengaruhi cara pandang atau pola pikir mereka terhadap pasar modal. Banyak pengusaha yang beranggapan bahwa menjadi transaparan terhadap publik merupakan hal negatif.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pada tahun lalu sudah ada 13 perusahaan yang didekati oleh BEI di Sulut. Seluruh perusahaan tersebut dinilai telah cukup layak untuk menjalani proses IPO dan mendapatkan dana segar dari pasar modal.
Akan tetapi, ke-13 perseroan itu masih bermasalah dengan hal-hal yang bersifat administratif seperti pencatatan aset dan pembukuan laporan keuangan. Padahal, dari sisi nilai permodalan ataupun asetnya, sudah memenuhi standar yang dibutuhkan untuk melaksanakan IPO.
“Modalnya sudah oke, tinggal administrasinya kemudian mindset owner-nya, bahkan mindset manajemen. Tapi data-datanya oke, kinerjanya memang ada yang masih recovery, tapi ada juga yang omzetnya mendekati Rp100 miliar per tahun,” katanya.
Dia mengatakan, berdasarkan sektor industrinya perusahaan-perusahaan tersebut terbagi berasal dari industri perikanan, ritel, perhotelan, kontraktor umum, dan perdagangan. Sejauh ini, lanjutnya, belum ada perusahaan yang sudah menunjuk penjamin emisi ataupun konsultan.
Selain itu dia mengatakan, BEI juga tengah mendorong industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat menjadi perusahaan terbuka. Salah satunya dengan mempersiapkan sistem back office dan sistem perdagangan untuk papan akeselerasi
Namun demikian, hingga saat ini regulasi terkait papan akselerasi tersebut masih dibahas oleh regulator. Papan tersebut, akan melengkapi papan utama yang mensyaratkan net tangible asset (NTA) di atas Rp100 miliar dan papan pengembangan yang mensyaratkan NTA di atas Rp5 miliar.
“Kan seharusnya targetnya sudah selesai kuartal III/2018 itu sudah selesai antara regulator dan regulator, sekarang masalahnya cuma di situ. Karena tahap akhir untuk dieksekusi menjadi peraturan itu regulasi ditantang dengan regulasi, apakah ada celah atau tidak? Sepertinya berarti masih ada celah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
