Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Kabupaten Kota Diminta Melek Potensi Pembiayaan Hijau

Investasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi sirkular mulai banyak dilirik. Pemerintah daerah, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota mesti bersiap.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) bersama Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (tengah) saat mengisi diskusi yang digelar dalam rangkaian CJIBF 2023. /Bisnis-Muhammad Faisal Nur Ikhsan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) bersama Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (tengah) saat mengisi diskusi yang digelar dalam rangkaian CJIBF 2023. /Bisnis-Muhammad Faisal Nur Ikhsan.

Bisnis.com, MAGELANG - Hendri Saparini, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengungkapkan sejumlah dampak positif dari penyaluran investasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

"Kalau kita bicara ekonomi sirkular, kita sedang berbicara ekonomi dengan kegiatan yang cukup inklusif karena akan menggerakkan atau mengikutkan banyak sekali pihak," jelasnya dalam diskusi yang digelar sebagai rangkaian acara Central Java Investment  Business Forum (CJIBF) 2023 pada Senin (21/8/2023) kemarin.

Hendri menjelaskan, investasi ekonomi hijau tak melulu berurusan dengan proyek-proyek berskala besar. Bahkan, ekonomi hijau bisa dieksplorasi dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

"Forum seperti hari ini semestinya menjadi forum belajar bagi Bapak Ibu di berbagai daerah untuk berlomba-lomba, bersaing antar kabupaten untuk menawarkan bahwa proposal yang ada di daerah kami itu paling hijau," ucap Hendri.

Menurut alumnus Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, ada beberapa ekosistem yang mesti disiapkan untuk mendorong geliat investasi hijau di Tanah Air. Salah satu yang utama adalah pemahaman masyarakat, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha.

Peta jalan pengembangan ekonomi hijau juga perlu disiapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Lebih lanjut, Hendri juga mengungkapkan pentingnya keberadaan insentif bagi pengusaha yang bergelut di ekonomi hijau dan sirkular.

"Pendanaan global yang luar biasa itu didorong untuk hanya membiayai proyek hijau. Tidak hanya proyek besar, tapi juga proyek di kabupaten. Kalau tidak ada knowledge akan ekonomi hijau, tidak menyiapkan proposal atau investasi yang ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, maka akan kelewatan, radar dari pembiayaan global tidak akan mampir ke Indonesia, tidak akan mampir ke Jawa Tengah," jelas Hendri.

Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa fokus pada sektor ekonomi baru tersebut sudah dijajaki oleh BI melalui pengembangan ekonomi keuangan hijau. Caranya dengan merangkul pelaku ekonomi Tanah Air melalui rasio Loan to Value (LTV), Financing to Value (FTV) serta Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berkelanjutan.

"Kemarin kami fasilitasi melalui Koridor Ekonomi Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah untuk mengajak beberapa kabupaten untuk belajar pengolahan sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) seperti yang dilakukan di Banyumas. Itu sudah digunakan di pabrik semen Cilacap. Itu langkah yang lebih real kalau di daerah," jelas Rahmat saat ditemui wartawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper