Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian BUMN Milad ke-26, Komisi VI Beri Apresiasi dan Masukan

Kementerian BUMN mendapat masukan dan apresiasi memasuki usianya yang ke-26 dari komisi VI.
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN Bisnis/Himawan L Nugraha
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis, JAKARTA – Memasuki usia ke-26 tahun, sepak terjang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lepas dari apresiasi dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk legislatif. 

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Rizal, cukup banyak pencapaian kementerian perusahaan pelat merah yang patut diapresiasi. Mulai dari langkah konsolidasi antar BUMN, pembentukan holding, merger, hingga aksi IPO.

“Jadi, hanya dalam waktu kurang lebih 4 tahun, BUMN bisa memperlihatkan bentuk konsolidasinya meskipun diganggu oleh pandemi Covid-19 dan beberapa kasus korupsi,” kata Faisol kepada Bisnis, Selasa (23/4/2024).

Salah satu yang paling menjadi sorotan Faisol adalah kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, jelasnya, ekonomi RI bergantung kepada kinerja ekspor komoditas tambang dan crude palm oil (CPO).

Namun, situasi saat ini dinilai agak berbeda. Terutama, di sektor pertambangan yang dipandang rawan sengkarut plus minim transformasi, sehingga diperlukan upaya bersama dari pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan satu per satu.

“Dengan demikian, pihak-pihak yang diuntungkan karena sengkarut yang terjadi di sektor ini pelan-pelan mundur dan ditata,” ujarnya.

Selain tambang, Faisol juga menyoroti sektor pangan yang meliputi perkebunan, pertanian, dan perikanan. Menurutnya, pemerintah belum serius dalam membangun perusahaan pelat merah yang kuat di sektor tersebut.

Dia mengambil contoh sektor pertanian yang kerap terhambat sistem pengelolaan yang masih tradisional. Namun, langkah nyata pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu hingga saat ini.

Padahal, tambahnya, pemerintah tidak bisa berlama-lama dalam hal ini. Sebab, krisis pangan berpotensi menjelma sebagai persoalan global.

“Begitu juga dengan industri pangan penunjang seperti gula dan sawit, perlu segera dibenahi. Di sini sengkarutnya sudah lama, dan banyak masalah moral hazard yang harus diselesaikan. Ini harus bisa ditata sebelum habisnya masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Faisol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper