Bisnis.com, JAKARTA—Harga komoditas logam industri seperti nikel dan tembaga mengekor pergerakan harga emas yang sempat menyentuh rekor tertinggi. Meskipun kemudian reli emas kehilangan tenaga menyusul data pasar tenaga kerja AS yang mendorong spekulasi penurunan suku bunga.
Adu harga komoditas logam hinga pajak digital pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (16/3/2024). Berikut selengkapnya:
1. Adu Reli Harga Komoditas Logam, Siapa Jawara?
Harga komoditas logam industri seperti nikel dan tembaga mengekor pergerakan harga emas yang sempat menyentuh rekor tertinggi. Meskipun kemudian reli emas kehilangan tenaga menyusul data pasar tenaga kerja AS yang mendorong spekulasi penurunan suku bunga.
Memasuki bulan ketiga 2024, harga emas global kembali meroket menyentuh level tertingginya sepanjang masa di atas US$2.180 per troy ounce. Sayangnya reli tersebut tidak bertahan cukup lama. Harga emas ditutup turun pada perdagangan Kamis (14/3/2024), setelah kenaikan indeks harga produsen (PPI) AS yang lebih besar dari perkiraan pada bulan Februari mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve, sehingga meningkatkan imbal hasil Treasury dan dolar.
Harga emas di pasar spot turun 0,6% menjadi US$2,161.39 per ounce pada 14:32. EDT menjauh dari rekor puncak US$2,194.99 yang dicapai pada 8 Maret. Sementara harga emas berjangka AS ditutup 0,6% lebih rendah pada US$2,167.5. “Saya memperkirakan akan melihat tekanan berkelanjutan (pada emas), dengan semua data menunjukkan perekonomian AS kuat, pasar tenaga kerja masih kuat,” kata Chris Gaffney, presiden pasar dunia di EverBank, dikutip Reuters dikutip Jumat (15/3/2024).
Dia mengatakan, hal itu membuat investor mempertanyakan seberapa cepat The Fed akan memutuskan untuk mulai menurunkan suku bunganya. Harga produsen AS meningkat lebih dari perkiraan pada bulan Februari di tengah lonjakan harga barang seperti bensin dan makanan, yang dapat memicu kekhawatiran bahwa inflasi akan kembali meningkat.
2.Prospek Gempal Investasi Properti Ritel Alfresco Dining
Pandemi covid-19 yang telah mereda memunculkan suatu tren kuliner baru yang tidak lagi berada di dalam pusat perbelanjaan atau mal tetapi ritel food and beverage (F&B) ini berada di luar mal atau berkonsep alfresco dining.
Merujuk data Badan Pusat Statistis (BPS) tahun 2022, jumlah usaha penyedia makanan dan minum skala menengah besar pada 2022 tercatat sebesar 10.900 usaha atau tumbuh 20,76% dari tahun 2021. Sebagian usaha penyedia makanan dan minuman skala besar berlokasi di kawasan mall atau pertokoan sebesar 50,44%. Usaha penyedia makanan dan minuman skala menengah besar terbanyak di Pulau Jawa dimana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan di luar Jawa berada di Provinsi Sumatra Selatan dan Bali.
Berdasarkan data Knight Frank Indonesia, dalam tiga tahun terakhir terdapat 13 street mall atau alfresco dining ritel tumbuh di Jakarta. Konsep ini menawarkan ruang terbuka dengan ruang interaksi yang lebih fleksibel.
Alfresco dining ritel mengusung konsep pusat kuliner (FnB) yang tidak lagi berada di dalam pusat perbelanjaan atau mal. Ritel ini umumnya berupa makanan dan minuman, serta gerai-gerai yang berkaitan dengan gaya hidup (lifestyle retail).
Seperti contohnya area komersial F&B kawasan Chillax di Sudirman Jakarta Pusat yang dibangun oleh Keppel Land, East Coast By The Sea di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Pantjoran PIK, dan Old Shanghai Kelapa Gading besutan Agung Sedayu Group, The Brezze di BSD City milik Sinar Mas Land, One Satrio besutan PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, dan lain sebagainya.
3.Ada Euforia Halving Bitcoin Tapi Transaksi Kripto Dalam Negeri Justru Masih Sepi
uforia pasar global terhadap aset kripto nampaknya kembali menyala, usai harga meroket lagi tersengat sentimen halving Bitcoin. Kendati begitu, analis menilai sentimen tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan transaksi, khususnya domestik.
CEO Triv Gabriel Rey menjelaskan para trader lebih banyak melakukan transaksi di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Hal itu berkaitan dengan pajak yang berlaku, di mana beberapa negara justru telah menghapuskan pajak sementara Indonesia memberlakukan pajak sebesar 0,21% per transaksi.
“Secara sentimen memang yang membuat transaksi dalam negeri lebih rendah dari luar negeri karena pajak yang dikenakan cukup tinggi 0,21% per transaksi,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/3/2024).
Lebih lanjut, Gabriel berharap pemerintah memperhatikan dan menghilangkan pajak kripto seperti Thailand dengan PPh 0,01% yang akan membuat industri kripto lokal akan lebih bergeliat.
Terpisah, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Sanjaya menjelaskan faktor pajak memang menjadi hal yang krusial, lantaran berkaitan dengan menjaga daya saing transaksi dengan luar negeri.
4.Ancang-Ancang IKN Segera Jadi Pemerintah Daerah Khusus
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi penyelenggara pemerintah daerah khusus mulai di tahun ini. Hal ini seiring rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan penyelenggara pemerintah daerah khusus akan menunggu penetapan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Sejauh ini, Presiden Joko Widodo belum menetapkan keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ibu kota. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pun masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal semestinya dapat rampung setelah 2 tahun penetapan Undang-undang (UU) No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yakni pada 15 Februari 2024.
“Tahun ini Nusantara akan melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah khusus (Pemdasus),” ujarnya dikutip Jumat (15/3/2024).
Bambang menegskan skema pemdasus ini berbeda dengan yang dijalankna pemerintah daerah lainnya seperti Batam meski sama-sama dipimpin oleh kepala otorita.
“Kami seringkali diproyeksikan sama dengan otorita Batam, tentu ini jauh sangat berbeda,” katanya.
Dia berharap dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Otorita IKN. Menurutnya melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, IKN akan mampu menjadi kota yang holistik dan mengusung keberlanjutan (sustainable).
“Kita dapat menggabungkan keahlian sumber daya dan pengalaman dari berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang holistik dan keberlanjutan atau sustainable demi keberlanjutan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN,” ucap Bambang.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Amran menuturkan terdapat beberapa kekhususan pemerintahan daerah khusus IKN. Salah satunya, Kepala OIKN setingkat menteri dan diangkat Presiden dengan persetujuan DPR. Di IKN juga hanya ada pemilihan umum Presiden dan tidak ada pemilihan kepala daerah.
“Kemudian, IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh Wakil OIKN dan perangkatnya yang diangkat, ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh Presiden serta berkoordinasi dengan DPR,” tuturnya.
Selain itu, masa kepemimpinan Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN ditetapkan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Namun, Kepala OIKN tetap dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden. Berbeda dengan daerah lainnya, sebagai Pemdasus IKN hanya akan menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional atau hanya melakukan pemilihan presiden.
5.Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital senilai Rp22,18 Triliun
Pajak ekonomi digital terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setelah diperkenalkan pada 2020 seiring dengan penambahan pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp22,18 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 539,72 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,82 triliun.
Selain itu, realisasi pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) tercatat sebesar Rp1,67 triliun.
Hingga Februari 2024, pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN, termasuk 4 penunjukan pemungut PPN PMSE dan 1 pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.
Penunjukan pada Februari 2024 di antaranya Tencent Cloud International Pte. Ltd., Blacklane GmbH, Razer Online Pte Ltd, dan Social Online Payments Limited, sementara pembetulan pada Februari 2024 yaitu Coda Payments Pte. Ltd.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
