Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tahan IPO 2024, Stafsus Erick Thohir: BUMN Tak Akan Kekurangan Dana

Staf Khusus Menteri Erick Thohir, Arya Mahendra Sinulingga meyakini perusahaan BUMN tak akan kekurangan dana meski tidak melakukan pencatatan saham perdana/IPO.
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga meyakini perusahaan pelat merah beserta anak usahanya tidak akan kekurangan dana, meski tidak melakukan pencatatan saham perdana alias initial public offering (IPO) pada 2024.

Kan pendanaan beberapa pilihan, bisa saja joint venture atau cari partner strategis. IPO tidak buat mereka [BUMN] kekurangan dana kan? Tidak lah, karena kita tujuannya untuk ekspansi,” ujarnya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (30/1/2024).

Arya menyatakan bahwa tertahannya laju IPO pada tahun ini disebabkan oleh kondisi pasar modal yang cenderung wait and see. Oleh karena itu, Kementerian BUMN masih mencermati kondisi perusahaan pelat merah yang berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kementerian BUMN sejatinya berencana membawa anak usaha BUMN melantai di pasar modal pada tahun lalu, seperti PT Pertamina Hulu energi (PHE), hingga PT Pupuk Kaltim. Namun, rencana ini ditunda lantaran kondisi pasar modal yang masih berfluktuasi.

Pada tahun ini, pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada perusahaan pelat merah yang akan melakukan pencatatan saham perdana, salah satunya subholding PTPN, PalmCo.

Sementara itu, PT Pertamina International Shipping (PIS) berencana IPO pada 2025. Perseroan setidaknya berencana melepas 10% saham saham IPO.

Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa tidak ada perusahaan pelat merah yang akan menggelar pencatatan saham perdana pada 2024, karena mempertimbangkan kondisi dan minat pasar.

“Sementara belum. Kami lagi lihat market tergantung appetite, seperti PHE kemarin ternyata minatnya kurang,” ujar Kartika saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Alhasil, PalmCo yang sebelumnya digadang-gadang melantai pada 2024, dipastikan tidak akan menggelar aksi korporasi tersebut. Menurut Tiko, PalmCo bakal segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) jika kondisi pasar memungkinkan.

Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian BUMN memang belum memiliki fokus untuk membawa PalmCo ke lantai bursa. Musababnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar perusahaan memiliki valuasi yang tinggi.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditempuh saat ini adalah replanting atau penanaman kembali pohon sawit karena lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi kurang terawat.

“Tadinya kami mau dorong PalmCo, namun kami melihat marketnya seperti apa. Kalau pasarnya oke, kami mungkin dorong tetapi [ternyata] pasarnya kurang. Kami lihat timing juga, tahun depan mungkin PalmCo, tetapi setelah pasar bagus,” kata Tiko.

Dihubungi terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang tertundanya IPO perusahaan pelat merah dipicu oleh sentimen Pilpres 2024, yang menjadi titik balik pergantian rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Ini terkait dengan pergantian rezim eksekutif karena menjadi penentu arah kebijakan negara ke depan, dan kebijakan ini pun turut mempengaruhi kehidupan di berbagai bidang, tak terkecuali pasar modal yang masuk dalam bidan perekonomian,” ujarnya kepada Bisnis.

Oleh sebab itu, dia memandang wajar jika tidak ada BUMN yang menggelar IPO pada tahun ini lantaran berkaitan dengan dinamika politik dan keamanan menjelang Pilpres. Dia pun meyakini hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan kondisi pasar.

“Kalau kondisi pasar tahun ini dibilang kurang menarik, menurut saya tidak ada kaitannya. Mereka [Kementerian BUMN] lebih memperhatikan kecenderungan dinamika politik maupun keamanan, apalagi seputar dinamika penyelenggaran Pemilu,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper