Bisnis.com, JAKARTA - Obligasi pemerintah menjadi salah satu instrumen investasi favorit bagi para investor di Indonesia. Di antaranya adalah obligasi negara ritel Indonesia (ORI), sukuk ritel (SR), sukuk negara tabungan (ST), serta saving bond ritel (SBR).
Mengutip informasi dari laman resmi OJK, obligasi pemerintah sendiri memiliki makna sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu.
Terdapat beberapa jenis obligasi pemerintah yang dapat dipilih oleh masyarakat, antara lain adalah obligasi negara ritel Indonesia (ORI), sukuk ritel (SR), sukuk negara tabungan (ST), serta saving bond ritel (SBR).
Adapun, dana yang terkumpul dari penerbitan obligasi negara akan dialokasikan untuk keperluan pembiayaan anggaran pemerintah seperti menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menutup kekurangan kas jangka pendek akibat adanya ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran, hingga mengelola portofolio utang negara.
Head of Sales Mandiri Investasi Vina Cahyadi menyebut obligasi pemerintah sebagai pilihan yang tepat bagi para investor pemula. Hal ini lantaran obligasi yang diterbitkan pemerintah cenderung minim risiko, seperti gagal bayar karena telah dijamin oleh pemerintah.
Selain itu, obligasi pemerintah biasanya juga memiliki tingkat kupon atau imbal hasil yang tetap (fixed rate). Hal ini berarti investor obligasi pemerintah akan menerima imbal hasil dengan besaran kupon yang sama setiap bulannya dan dapat dijadikan sebagai passive income.
Baca Juga
"Lalu, untuk pemula menurut saya mulai dari yang simple dulu, dimulai dari instrumen yang gampang atau mudah dimengerti dan dipelajari seperti obligasi pemerintah, contohnya ORI, sukuk ritel, sukuk tabungan, dsb," tuturnya dalam agenda Hypetalk 'Generasi Si Paling Investasi', Kamis (7/9/2023).
Meski obligasi pemerintah memiliki sederet kelebihan dibanding instrumen investasi lainnya, namun Vina meminta investor untuk mewaspadai potensi mengalami kerugian atau capital loss ketika memutuskan untuk menjual obligasi pemerintah di pasar sekunder.
Sebab, kondisi pasar sekunder akan bergantung pada ekspektasi investor terhadap suku bunga acuan seperti Bank Indonesia 7 Days Repo Rate (BI7DRR). Ketika ekspektasi investor terhadap suku bunga naik, maka harga obligasi akan naik. Sebaliknya, jika ekspektasi investor terhadap suku bunga turun, harga obligasi biasanya akan bertumbuh.
"Kalau mau jual obligasi pemerintah itu bisa di pasar sekunder, itu jual di harga pasar. Bisa saja harganya di bawah harga beli sebelumnya, jadi tentu ada risiko di situ ya," sambung Vina.
Adapun saat ini, Kementerian Keuangan tengah menawarkan salah satu jenis obligasi pemerintah yaitu sukuk ritel seri SR019. Masa penawaran SR019 resmi dibuka pada 1 September 2023 dan akan berlangsung hingga 20 September mendatang.
SR019 diterbitkan dalam dua seri yaitu SR019 tenor tiga tahun dan lima tahun. Kedua seri tersebut menawarkan kupon atau imbal hasil yang berbeda.
Tingkat kupon yang ditawarkan untuk SR019-T3 ialah sebesar 5,95 persen dengan waktu jatuh tempo pada 10 September 2023. Sementara SR019-T5 memiliki tingkat imbal hasil sebesar 6,10 persen dengan waktu jatuh tempo pada 10 September 2023.
SR019 dapat dibeli minimal satu unit dengan harga per unitnya sebesar Rp1 juta, dengan pemesanan maksimal Rp5 miliar untuk SR019-T3 dan Rp10 miliar untuk SR019-T5.
Pembelian jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini dapat dilakukan melalui 30 mitra distribusi (midis) yang terdiri atas bank konvensional dan syariah, perusahaan efek, perusahaan fintech peer-to-peer-lending, hingga perusahaan efek khusus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
