Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konstruksi pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) akan terus menangkap potensi yang tersedia guna memperbaiki kinerja keuangan, meski perseroan tidak masuk daftar penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024.
Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan akan berupaya optimal untuk menangkap sejumlah potensi, termasuk proyek pemerintah yang akan ditenderkan pada 2024. Hal ini dinilai mampu menjadi bekal aktivitas usaha secara berkelanjutan.
Sebab, kata Mahendra, proyek milik pemerintah yang dibiayai APBN dengan model pembayaran progres bulanan dan uang muka, merupakan proyek yang sesuai dengan sasaran WIKA saat ini. Upaya tersebut juga sejalan dengan strategi perseroan untuk mendorong arus kas lebih baik.
“Dengan kapasitas dan berbagai langkah transformasi yang diambil, WIKA berkomitmen untuk menjaga kinerja yang baik di tahun mendatang,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (22/8/2023).
Mahendra menyampaikan WIKA kini tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya, sehingga mampu memberikan hasil usaha maksimal.
Adapun, sejumlah proyek strategis nasional yang ditargetkan segera rampung pada 2023, di antaranya, Bendungan Cipanas di Jawa Barat dan Kereta Cepat Jakarta Bandung di mana WIKA menjadi bagian dari konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium).
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, WIKA tidak tercantum dalam daftar BUMN penerima PMN untuk tahun anggaran 2024.
Padahal, Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengusulkan kepada Kemenkeu agar WIKA mendapatkan PMN Rp8 triliun guna memperbaiki struktur permodalan. Usulan ini diajukan saat rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), April 2023.
Total PMN 2024 yang dianggarkan untuk klaster infrastruktur mencapai Rp14,4 triliun. Dari nilai ini, PT Hutama Karya (Persero) menjadi penerima dana terbesar yakni Rp12,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan oleh Hutama Karya (HK) untuk menyelesaikan proyek jalan tol.
Adapun sisanya diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp1,9 triliun. Modal ini guna mendukung pembiayaan KPR FLPP sebanyak 166.000 unit, serta mendorong kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
