Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara memperkirakan Indonesia akan memiliki lembaga pengelola investasi sangat besar apabila seluruh perseroan pelat merah melantai di pasar modal.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin total revenue atau pendapatan BUMN sebelum pandemi Covid-19 mencapai Rp2.400 triliun setahun. Menurutnya, keuntungan itu kurang lebih sama dengan besaran APBN Indonesia.
Budi mengasumsikan dengan pendapatan Rp2.400 triliun itu setara dengan US$165 miliar. Berdasarkan rerata sales to price ratio dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa normal sebesar 3 kali—4 kali, didapatkan market value sekitar US480 miliar.
“Kalau melihat [revenue] Rp2.400 triliun, saya sebagai bankir lama, itu kita bisa asumsikan kalau semua BUMN go public, dengan rata-rata sales to price ratio pada masa normal 3 kali—4 kali, sales to price ratio sudah sekitar US$480 miliar di market value atau nilai perusahaan,” paparnya dalam seminar daring, Selasa (6/10/2020).
Dengan asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS, maka nilai perusahaan sovereign wealth fund (SWF) BUMN itu setara dengan Rp7.104 triliun.
Dia mengklaim nilai itu setara atau lebih besar dari Temasek Holding milik Singapura. Bahkan, pihaknya meyakini nilai itu lebih besar dari Khazanah Nasional milik Malaysia dan sekelas dengan Abu Dhabi Investment Authority.
“Dengan kondisi BUMN seperti sekarang saja, yang saya tidak bisa bilang sangat bagus, kalau secara teoritis kami IPO-kan yang ada, dengan menggunakan standar sales to price ratio sebelum Covid-19, pemerintah akan bisa memiliki institusi sovereign wealth fund lebih besar dari Temasek,” paparnya.
Budi mengungkapkan jumlah perseroan pelat merah saat ini lebih dari 100. Posisi itu menurutnya terus berkurang.
Dari sisi aset, BUMN memiliki portofolio senilai Rp8.000 triliun lebih. Nilai itu melebihi aset pemerintah sekitar Rp6.600 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah bakal membentuk lembaga pengelola investasi (LPI) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja. Modal awal LPI ditetapkan sebesar Rp15 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan kehadiran LPI sebagai sovereign wealth fund diharapkan bisa mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga internasional, dan korporasi
“Tentunya kehadiran lembaga ini diawasi sesuai undang-undang yang ada,” jelasnya rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020).
Rapat itu menjadi tahapan dalam pengesahan rancangan undang-undang menjadi produk perundang-undangan.
Pembentukan LPI secara khusus diatur dalam bab investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional. Lembaga ini bakal diawasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan, dan kalangan profesional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
