Bisnis.com, JAKARTA— PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memproyeksikan akan mengantongi pembayaran dari pekerjaan light rail transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Tahap I hingga Rp6 triliun pada 2019.
Direktur Keuangan Adhi Karya Entus Asnawi M. rencana pembayaran light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) Tahap I terdekat akan diterima pada April 2019. Perseroan telah mengajukan senilai Rp1,5 triliun untuk progres pekerjaan Juli 2018—September 2018.
Setelah itu, Entus menyebut emiten berkode saham ADHI itu akan mengajukan lagi pembayaran untuk progres Oktober 2018—Desember 2018 senilai Rp2 triliun. Pembayaran itu ditargetkan masuk pada Juli 2019.
“Kira-kira semestinya kami bisa menerima sekitar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun tahun ini [dari pembayaran LRT Jabodebek Tahap I],” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/3).
Dia mengatakan perseroan menerima total Rp6 triliun pembayaran pengerjaan LRT Jabodebek Tahap I pada 2018. Dana tersebut menjadi salah satu yang penopang arus kas perseroan pada tahun lalu.
Seperti diketahui, pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek dilakukan oleh pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) beradasarkan progres pekerjaan yang telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebelumnya, Direktur Keuangan Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartyanto mengatakan alokasi belanja modal perseroan sekitar Rp22 triliun pada 2019. Alokasi terbesar yakni untuk pengerjaan proyek LRT Jabodebek.
Dia menyebut progres LRT Jabodebek sekitar 60%. Dana yang disiapkan salah satunya untuk membayar progres pekerjaan kepada Adhi Karya.
ADHI melaporkan bahwa progres pembangunan prasarana LRT Jabodebek Tahap I mencapai 59,0% per 1 Maret 2019. Sesuai penugasan dalam Peraturan Presiden, pembangunan telah dimulai sejak September 2015 dengan nilai pekerjaan Rp22,8 triliun termasuk pajak.
Di sisi lain, Ki Syahgolang Permata, Corporate Secretary Adhi Karya mengatakan realisasi perolehan kontrak baru per Februari 2019 berasal dari proyek pembangunan Oyama Plaza Apartemen. Total nilai kontrak dari pekerjaan itu senilai Rp122,2 miliar.
“Hingga Februari 2019, ADHI mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp1,18 triliun [di luar pajak],” jelasnya.
Secara kontribusi per lini bisnis, konstruksi dan energi masih mendominasi sebesar 90% disusul properti sebesar 6,8%. Sisanya, berasa dari lini bisnis lainnya.
Dari sisi tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri atas proyek gedung 20,2% serta proyek infrastruktur lainnya sebesar 79,8%. Sementara itu, segmentasi sumber dana mayoritas berasal dari Badan Usaha Milik Negara sebesar 85,1%.
Pada 2019, Manajemen ADHI membidik kontrak baru sekitar Rp35 triliun. Realisasi itu tumbuh sekitar 50,21% dari target Rp23,3 triliun yang dibidik tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
