Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Respons Klaim Hasto Soal 'Kudeta' Ketum PDIP: Bukannya Golkar?

Presiden Jokowi merespons klaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dirinya sempat ingin merebut jabatan ketum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
Presiden Joko Widodo (jaket hitam) dan Ketua Umum PSI Kaesang (tengah) di Braga, Bandung, Sabtu (3/2/2024)./Doc. PSI
Presiden Joko Widodo (jaket hitam) dan Ketua Umum PSI Kaesang (tengah) di Braga, Bandung, Sabtu (3/2/2024)./Doc. PSI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengklaim bahwa dirinya sempat ingin merebut jabatan ketua umum (ketum) PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun berkelakar bahwa ada narasi lain bahwa dirinya juga disebut akan merebut kursi ketum partai Golongan Karya (Golkar).

Hal ini disampaikan olehnya usai melakukan pelepasan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

“Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, [sekarang] katanya mau ngerebut [PDIP] masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu,” tandas Jokowi.

Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Operasi politik itu dilakukan Jokowi beberapa bulan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," ungkap Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Dia menjelaskan, ada menteri penuh kuasa dan menteri sangat penuh kuasa dalam kabinet Jokowi. Dia mengatakan menteri yang dapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP merupakan menteri penuh kuasa alias power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi," kata Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan ini menjelaskan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politiknya di PDIP hingga Golkar. Dia ingin dua partai itu menjadi kendaraan politik ke depan.

Hasto pun mengingatkan upaya pengambilan kekuasaan di PDIP bukan pertama kali terjadi. Pada Era Orde Baru, lanjut, juga ada upaya kudeta Megawati sebagai ketum PDI.

Karena keinginan Jokowi merebut kekuasaan tertinggi PDIP gagal, Hasto menyampaikan kini juga ada upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar sebagai kendaraan politiknya.

"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper