Bisnis.com, JAKARTA-- Partai Demokrat meminta para civitas akademika dan masyarakat untuk tidak merespons berlebihan mengenai Pemilu 2024.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan ada civitas akademika sejumlah universitas di Indonesia yang protes kepada Presiden Jokowi karena menduga Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan jujur dan adil.
SBY menegaskan bahwa Pemilu tahun ini akan berjalan dengan aman, jujur dan adil tanpa ada kecurangan.
"Jadi menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini curang dan hasilnya akan ditolak tentunya itu sangat berlebihan dan tidak bijak," tuturnya di Jakarta, Jumat (9/2).
SBY mengimbau kepada masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dan semua penyelenggara pemilu.
Selain itu, SBY juga meminta Pemerintah untuk tidak mengabaikan suara seluruh civitas akademika dan masyarakat yang khawatir dengan penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Baca Juga
"Namun di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpres akan curang juga tidak bijak," katanya.
SBY menginginkan Pemilu 2024 memiliki hasil yang sah dan diterima oleh rakyat Indonesia, sehingga pemerintah baru nanti bisa memiliki legitimasi yang kuat.
"Kekuasaan atau power yang dimiliki oleh Pemerintah juga bisa berkah dan akan mengantarkan beliau sukses memimpin negeri ini 5 tahun ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Politik di Tanah Air tengah diterpa gelombang panas yang dihempaskan dari berbagai kalangan mulai dari para civitas akademisi hingga elit politik yang menyerukan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur, bersih, dan adil.
Sejak lebih dari sepekan, kalangan pendidik satu per satu menyerukan pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituntut untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.
Universitas Gajah Mada menjadi kalangan akademisi pertama yang menyuarakan keresahannya terkait dengan gejolak politik di Indonesia menjelang Pemilu.
Aspirasi para akademisi UGM dilontarkan dalam bentuk Petisi Bulaksumur yang dibacakan di Balairung UGM pada Rabu (31/1/2024).
Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi itu menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh presiden.
Dalam petisi tersebut, ada sejumlah kasus yang menjadi catatan, antara lain pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik yang dinilai kontradiktif.
Aksi yang diserukan oleh UGM turut menyulut kalangan akademisi lainnya. Beberapa di antaranya yang juga menyerukan keresahannya yakni Universitas Islam Indonesia, Univestias Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia.
Sampai dengan pekan ini, setidaknya telah terdapat lebih dari 30 seruan dari universitas dalam menyikap kondisi politik Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
