Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri angkat bicara mengenai polisi yang meminta para rektor di Semarang, termasuk Rektor Universitas Katolik Soegijapranata untuk membuat testimoni terkait dengan kinerja positif pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen M. Fadil Imran menyampaikan pihaknya telah mendatangi sejumlah tokoh masyarakat dalam rangka cooling system Pemilu 2024.
"Polisi hampir setiap hari mendatangi orang, bukan hanya rektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja," tuturnya kepada wartawan, Rabu (7/1/2024).
Namun, menurutnya, saat ini kunjungan tersebut menjadi sorotan publik karena momentum dari civitas akademika yang ramai-ramai mendeklarasikan soal pernyataan sikap pada Pemilu tahun ini.
Kendati demikian, Jenderal Polisi Bintang tiga itu bakal menindak lanjuti isu-isu ini secara objektif untuk pembuktian isu tersebut.
"Tapi apapun itu pasti akan kita tindak lanjuti secara objektif," pungkasnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, isu dugaan operasi 'senyap' kepada para rektor untuk membuat pernyataan positif tentang kinerja Jokowi menjadi sorotan dari calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD.
Menurutnya, operasi senyap itu muncul sebagai buntut aksi para civitas akademika perguruan tinggi yang mengeluarkan pernyataan soal masa depan demokrasi karena masalah etik yang dilanggar dalam pencalonan capres dan cawapres.
Dalam pelaksanaannya, kata Mahfud, terdapat sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat video dengan teks yang sudah disiapkan sebelumnya.
"Ada rektor-rektor yang langsung diminta membuat video template text yang sudah disiapkan lalu diviralkan," tulis Mahfud di X, Selasa (6/2/2024).
Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menuturkan terdapat sebagian rektor juga yang menolak secara terang-terangan arahan tersebut.
Pernyataan Mahfud itu terkonfirmasi dengan yang disampaikan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindiarto bahwa ada yang menghubunginya untuk membuat testimoni mengenai kinerja pemerintahan Jokowi.
Dia diminta untuk membuat video terkait dengan pemilu damai dan apresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Polrestabes Semarang.
Sekalipun mengatakan bahwa permintaan tersebut bukan sebuah intimidasi, tetapi dia menolak membuat video. Sementara itu pihak Polrestabes Semarang menegaskan bahwa permintaan pembuatan video tersebut sebagai upaya menurunkan tensi politik menjelang pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
