Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahfud MD kepada Jokowi: Tak Ada yang Tanya Rahasia Negara di Debat Ketiga

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung saran dari Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Jakarta, Jumat (14/4/2023). Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan naskah substantif draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan akan segera dikirimkan ke DPR. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Jakarta, Jumat (14/4/2023). Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan naskah substantif draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan akan segera dikirimkan ke DPR. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terus dievaluasi. 

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara melalui keterpaduan layanan digital pemerintah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (9/1/2024). 

“Ya bagus. Bagus, ya memang harus lebih baik. Makin lama harus makin baik,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.

Meski begitu, Mahfud mengaku tak sepakat dengan pandangan Kepala Negara yang menilai bahwa debat capres kedua yang menetapkan tema debat capres kedua, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik itu sama sekali tak ada konteks yang menyerang personal. 

Bahkan, debat capres akan diikuti oleh Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3) itu dinilainya masih dalam ranah dan substansi yang sesuai.

“Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran, itu bukan rahasia. Saya mantan menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang [soal] rahasia [data negara]. Jadi, tidak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara,” ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto merupakan data yang bisa dibuka di publik karena bukan mengenai strategi pertahanan. 

“Itu kan soal alutsista. Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya Rembungan, bukan debat,” pungkas Mahfud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper