Bisnis.com, JAKARTA - Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta agar perusahaan memperkerjakan para penyandang disabilitas sesuai yang diatur dalam UU No. 6/2018.
Mahfud menjelaskan, UU 6/2018 mengatur 2% pegawai lembaga pemerintah, Pemda, BUMN, serta BUMD dan 1% pegawai perusahaan swasta merupakan pengandang disabilitas. Oleh sebab itu, dia ingin memastikan kebijakan tersebut berjalan, terkhusus di lembaga pemerintahan.
"Ke depan akan kita awasi dan efektifkan," ujar Mahfud ketika bertemu perwakilan organisasi disabilitas di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023) malam, dikutip dari rilis medianya.
Dia menyebut kelompok disabilitas sebagai sebagai salah satu kelompok rentan d masyarakat kita. Oleh sebab itu, mereka memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Bahkan, lanjutnya, perlindungan kepada kelompok disabilitas merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diperhatiakan oleh negara.
"Semua orang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak-haknya," jelas Mahfud.
Baca Juga
Mahfud berjanji bersama calon presiden Ganjar Pranowo akan menjamin akses pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang lebih adil kepada kelompok disabilitas.
"Inilah salah satu program di Ganjar-Mahfud membantu kelompok rentan agar tidak dirugikan secara struktural dalam kebijakan negara," tutupnya.
Sementara itu, pegiat Difabel Perempuan dari Komunitas Lingkar Sosial Indonesia, Fira Fitri Fitria, menyampaikan keluhan minimnya akses di ruang publik dan persoalan lapangan kerjankapda kelompok disabilitas.
“Disabilitas itu punya kemampuan Prof, jadi harus diberi kesempatan berkontribusi, dan bekerja,”ujar Fira pada kesempatan yang sama .
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
