Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Siapkan Program KTP Sakti dan Jabatan Menteri Digital Jika Ganjar-Mahfud Menangkan Pilpres 2024

PDIP akan membuat program KTP Sakti dan Menteri Digital apabila pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud memenangkan Pilpres 2024.
DI Perjuangan (PDIP) angkat bicara perihal bacapres Ganjar Pranowo yang muncul dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi nasional. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (13/9/2023), mengatakan bahwa hal tersebut sangat baik dan tak berkaitan dengan hal lain./Dok. PPDIP
DI Perjuangan (PDIP) angkat bicara perihal bacapres Ganjar Pranowo yang muncul dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi nasional. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (13/9/2023), mengatakan bahwa hal tersebut sangat baik dan tak berkaitan dengan hal lain./Dok. PPDIP

Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap akan ada program KTP Sakti dan Menteri Digital apabila pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo–Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Ganjar-Mahfud menawarkan program yang KTP Sakti atau Satu Kartu Terpadu Indonesia. KTP Sakti ini, lanjutnya, akan menjadi tanda pengenal yang menggabungkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurutnya, PDIP sudah merancang program ini. Bahkan, sudah ada sosok yang ditunjuk untuk mengurusi program ini yaitu MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.

"Terkait KTP Sakti. Semua menjadi satu. Lo, kok, bisa? Kita bisa. MenPAN-RB dari kita, namanya Abdullah Azwar Anas. Kita sudah diskusi," ungkap Hasto dalam konsolidasi di Kantor DPC PDIP Tangerang Selatan, Banten, Senin (11/12/2023), dikutip dari rilis media PDIP.

Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini mengungkapkan dengan KTP Sakti berbagai program seperti jaminan kesehatan dan sosial cukup melalui satu data.

Oleh sebab itu, Hasto berpendapat penggabungan data KIS, KIP, dan KKS ke KTP Sakti harus dengan penguatan sektor digital.

"Berarti ada government technology yang akan mengintegrasikan agar pelayanan rakyat itu tunggal. Cukup klik, langsung. Urusan anaknya sakit, anaknya sekolah,” ucapnya.

Dengan demikian, menurut Hasto, perlu dibentuk lembaga pemerintahan baru yang dijabat oleh Menteri Digital.

"Kalau sekarang masuk ke Kementerian Keuangan sendiri, mau mencari kredit, masuk ke Kementerian Koperasi sendiri, semua terpisah. Maka Pak Ganjar menyatukan itu dengan kebijakan satu data, sehingga nanti akan ada Menteri Digital saudara sekalian," jelasnya.

Dia mengaku, Azwar Anas sudah belajar ke berbagai tokoh dan kebijakan di negara-negara lain untuk menyatukan data demi memudahkan rakyat mengakses layanan.

"Ini Pak Anas belajar dari Tony Blair, PM Inggris. Belajar dari Australia, belajar dari Jepang, belajar dari China, belajar dari India. India bisa mengalami loncatan kemajuan karena ada Menteri Digital," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper