Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usai Bertemu Ganjar, Jusuf Kalla Singgung Netralitas ASN di Pemilu 2024

Usai bertemu dengan Ganjar Pranowo, Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta ASN untuk netral dalam Pemilu 2024.
Usai Bertemu Ganjar, Jusuf Kalla Singgung Netralitas ASN di Pemilu 2024. Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla di acara Halal bi Halal 1444 H Alumni Mersela di Gedung Krifa Bhakti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (30/5/2023). JIBI/Bisnis-Akbar Evandio
Usai Bertemu Ganjar, Jusuf Kalla Singgung Netralitas ASN di Pemilu 2024. Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla di acara Halal bi Halal 1444 H Alumni Mersela di Gedung Krifa Bhakti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (30/5/2023). JIBI/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) usai bertemu dengan Ganjar Pranowo, menyisipkan pesan agar pejabat dan aparatur negara lainnya bersikap netral dalam gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Adapun, Jusuf Kalla yang akrab disapa JK tersebut menerima kedatangan calon presiden Ganjar Pranowo di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan pada Minggu (19/11/2023) sore. 

"Yang kita harapkan dalam situasi seperti ini, peranan dari aparat pemerintah apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI dan seluruh aparat negara itu betul-betul melaksanakan Pemilu ini secara aman, secara baik, dan secara netral," katanya kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Menurutnya, netralitas ini penting bagi para aparatur negara, lebih lagi karena mereka telah mengucapkan sumpah akan taat kepada undang-undang dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, sumpah semua pejabat, semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, itu semua diucapkan semua pejabat," tegasnya.

Maka dari itu, apabila terdapat pejabat yang berlaku tidak adil termasuk terkait sikap terhadap pemilu, maka pejabat tersebut telah melanggar sumpah dan layak mendapatkan hukuman.

"Apabila ada pejabat tingkat apa pun ini tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil. Jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," imbuh JK.

Dia kemudian mengatakan bahwa keberlangsungan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap visi Indonesia yang lebih baik pada 2045 mendatang. Hal ini juga merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Kita setuju itu Pak Jokowi bahwa kita menuju 2045. Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka menjadi ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya," lanjutnya.

Untuk itu, dia telah bersepakat dengan Ganjar agar bersama-sama menjaga bangsa dan negara, mengingat Pemilu 2024 yang kian dekat.

"Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara. Itu yang penting," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper