Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Ma'ruf Amin Harapkan Tingkat Partisipasi Pemilu 2024 Lampaui 81,93%

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 dapat melampui capaian pada 2019 lalu yang menyentuh angka 81,93%.
Wapres Maruf Amin / Setwapres
Wapres Maruf Amin / Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat melampui capaian pada 2019 lalu yang menyentuh angka 81,93%.

Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai melakukan peresmian Pembukaan Habibie Democracy Forum, di hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

“Soal partisipasi kami harapkan ada peningkatan dalam arti positif, kesadaran ikut berpartisipasi supaya hasil pemilu itu legitimate dan diikuti oleh jumlah yang besar, kalau bisa memang lebih dari pemilu 2019,” ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Wapres Ke-13 RI itu tidak memerinci berapa target pemerintah terkait dengan jumlah pemilih yang ada. Harapannya, kata Ma’ruf angka yang ditorehkan pada pemilu 2024 berada di atas 82 persen.

Ma'ruf menuturkan, apabila ada penurunan terhadap jumlah pemilih, maka akan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pemilu yang diharapkan berjalan tidak dengan jujur, adil, bebas, rahasia, dan prinsip-prinsip lainnya.

“Saya kira belum ada itung-itungan [target], tetapi yang diharapkan justru melebihi partisipasi pada 2019, mengenai berapa jangan sampai menurun, kalau menurun berarti ada ketidakpercayaan masyarakat itu perlu kita prihatinkan,” ucapnya.

Di sisi lain, Ma’ruf juga meminta agar segenap masyarakat menghindari 3 isu krusial yang akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia.

Dia memerinci isu tersebut adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Kemudian, politik identitas, serta politik uang.

Dia juga berharap, proses demokrasi yang lebih baik akan membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat lagi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan.

“Biasanya memang kalau menjelang pemilu itu ada terjadi isu-isu seperti itu diisnformasi, termasuk politik uang. Jadi, memang dituntut peran pengawas pemilu harus jeli harus tegas dan harus berani melakukan penindakan terhadap pelanggaran, kalau tidak bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasaan, itu yang harus dijaga,” pungkas Ma’ruf Amin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper