Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo angkat bicara terkait dengan dugaan terhadap perusahaan pelat merah yang menjual senjata ke junta militer Myanmar.
Tiko, panggilan akrab Kartika, mengatakan bahwa hingga saat ini Kementerian BUMN belum mendapatkan kabar perihal adanya dugaan penjualan senjata ke Myanmar oleh perusahaan berpelat merah tersebut.
"Belum dengar saya soal itu. Saya belum tahu informasinya. Saya terus terang nggak tahu, belum dapat informasinya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/10/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kementerian yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu akan memeriksa terlebih dahulu dugaan-dugaan yang muncul.
"Sekali lagi saya nggak tahu terus terang, saya akan periksa dulu nanti," pungkas Tiko.
Untuk diketahui, penjualan senjata ke Myanmar sebenarnya tidak diperbolehkan sejalan dengan adanya resolusi Majelis Umum PBB Nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.
Baca Juga
Adapun, dugaan yang tengah beredar saat ini adalah penjualan senjata yang ada dilakukan oleh PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia yang mana ketiga BUMN tersebut masuk ke dalam Holding Industri Pertahanan Defend ID.
Di sisi lain, Defend ID menegaskan tidak pernah ada aktivitas ekspor produk oleh industri pertahanan Indonesia ke Myanmar setelah 1 Februari 2021. Hal ini disebut sudah sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.
Dedend ID melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia menyatakan akan mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar. Dijelaskan juga PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah ada imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021.
"Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk ke Myanmar terutama setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," tulis pernyataan Defend ID yang diterima Bisnis, Rabu (4/10/2023)
Defend ID juga menjelaskan, bahwa sebelumnya memang kegiatan ekspor ke Myanmar dilakukan pada tahun 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak Asean Armies Rifle Meet (AARM) 2016. Demikian juga halnya dengan PTDI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar.
"Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tandas Defend ID.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
