Bisnis.com, BATAM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus tiga menterinya untuk terjun langsung mengatasi polemik investasi di Pulau Rempang. Ketiga menteri yang diutus antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Salah satu utusan Jokowi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Rempang dengan cara yang soft, dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang sudah secara turun temurun berada di sana.
Bahlil mengklaim bahwa investasi Rempang, yang berasal dari pembangunan pabrik hilirisasi kuarsa Xinyi Group bertujuan mensejahterakan rakyat.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema relokasi dan hak-hak bagi warga Pulau Rempang. Hak-hak tersebut antara lain tanah seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, uang makan selama masa relokasi sementara ke Batam senilai Rp 1,2 juta per jiwa, uang sewa selama relokasi sementara sebesar Rp 1,2 juta per KK.
Dia juga menyebutkan syarat khusus, contohnya bagi warga yang sudah punya dokumen tanah berupa alas hak, serta bangunannya bernilai di atas Rp 120 juta, maka akan segera diinventarisasi. Begitu juga dengan tanaman, keramba ikan, sampan dan lainnya akan dihargai secara proporsional sesuai mekanisme dan dasar perhitungannya.
"Misal rumahnya bukan tipe 45 senilai Rp 120 juta, tapi rumahnya dihargai Rp 350 juta, maka selisihnya nanti akan diselesaikan BP Batam," imbuhnya.
Baca Juga
Bahlil menegaskan bahwa relokasi warga Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Rencana deadline pendaftaran relokasi pada 20 September 2023. Sementara pengosongan pulau paling lambat pada 28 September 2023.
"Ini sekarang bukan persoalan tanggal, karena sudah diputuskan di awal. Tapi ini bagaimana yang terpenting cara komunikasi baik dengan warga di sana. Mau cepat atau tidak, itu soal yang lain," tuturnya.
Menurut dia, investasi Xinyi senilai Rp 175 triliun tersebut harus jadi. Pasalnya saat ini Indonesia tengah berkompetisi dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk menarik investasi asing.
Jadwal pengosongan pulau dan relokasi warga ke Pulau Galang harus dilakukan segera untuk meyakinkan investor asing, bahwa Indonesia berkomitmen penuh. Pabrik kaca milik Xinyi juga merupakan pabrik berpolusi, sehingga jika warga tidak segera direlokasi akan membahayakan kesehatannya.
"Kita ini sedang berkompetisi, karena global Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ada di negara tetangga. Ini kita rekrut investasi untuk buat lapangan kerja. Kalau kita tunggu terlalu lama, memang mereka mau menunggu kita. Kita butuh mereka, tapi kita juga harus hargai yang di dalam," ucapnya.
Jika investasi ini melayang, maka akan menjadi kerugian besar. "Investasi ini total Rp 300 triliun lebih. Tahap pertama sebesar Rp 175 triliun. Ini investasi besar. Kalau lepas, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja untuk orang disini akan hilang," paparnya.
Bahlil juga meminta Warga Rempang tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah dalam menyediakan relokasi permanen di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang, Batam, Kepri.
"Keraguan tidak perlu ada. Untuk tahap awal relokasi kita bangun 2.500 rumah. Bertahap kita bangun, jadi gampang. Saya ini kontraktor, jadi tak susah bangun rumah segitu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
