Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani tampak memberikan pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo, yang kerap dituding ikut mencampuri urusan koalisi politik jelang 2024.
Puan mengatakan Presidenn Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan pekerjaan rumah di sisa periode kedua pemerintahannya.
"Kalau kita lihat masa periodenya tahun depan itu tinggal satu tahun lagi. Saya lihat beliau fokus menyelesaikan pekerjaan rumahnya," ujarnya saat ditemui usai Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-78 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu pun menilai Jokowi tak terlibat dalam pengaturan koalisi pendukung Prabowo Subianto di 2024, yang terdiri dari partai pendukung pemerintah saat ini yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN.
Puan menilai pidato Jokowi pada Sidang Tahunan MPR 2023 kemarin, Rabu (16/8/2023), mencerminkan bahwa Kepala Negara tak mengurusi koalisi politik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan.
"Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, bukan ketua umum atau ketua koalisi, ya jadi saya meyakini hal tersebut karenanya memang secara politik sebaiknya tidak perlu dicampuradukkan urusan politik dan pemerintahan," ujarnya kepada wartawan.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa wewenang penentuan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) berada di domain partai politik dan koalisi.
Awalnya, Presiden ke-7 itu mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik. Dia mengaku kerap ditanya soal capres-cawapres.
"Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang-undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu parpol dan koalisi parpol," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (16/8/2023).
Jokowi juga mengaku kerap disebut ‘Pak Lurah’ ketika adanya pertanyaan soal arah koalisi dan siapa figur capres-cawapres yang akan berkontestasi pada 2024.
Dia mengaku baru memahami bahwa ‘lurah’ merupakan kode dari Presiden, yanh dinilai memiliki wewenang dan kuasa untuk menentukan arah kontedtasi 2024.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
