Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ma’ruf Amin Dorong Petani, Nelayan hingga PKL Dapat BPJS Ketenagakerjaan

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mendorong supaya para pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, dan pedagang kaki lima membutuhkan perlindungan.
Wapres Maruf Amin / Setwapres
Wapres Maruf Amin / Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mendorong adanya partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam memperkuat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Apalagi, dia menyampaikan bahwa Pemerintah memberikan perhatian kepada para tenaga kerja melalui BPJS Jamsostek yang mengelola lima jaminan sosial meliputi keselamatan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan ketenagakerjaan.

“Saya meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Menurutnya, para pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, dan pedagang kaki lima membutuhkan perlindungan rasa aman dan tenang dalam bekerja.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa saat ini diperlukan strategi jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa menyalurkan perlindungan ini sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan,” katanya.

Lebih jauh, dia pun memberikan arahannya tentang partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam memperkuat program Jaminan Sosial melalui perluasan cakupan peserta jaminan sosial.

“Pertama, pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta. Utamanya melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja Penerima Upah dan pekerja Bukan Penerima Upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selanjutnya, Ma’ruf menuturkan perlu adanya penguatan tata kelola program perlindungan jaminan sosial secara profesional dan akuntabel.

“Kedua, BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Dana yang terkumpul harus dikelola dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjadi defisit ataupun mengganggu arus keuangan perusahaan” imbuhnya.

Arahan ketiga, dia mendorong bahwa perlu adanya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial.

“Berkaitan dengan isu kemiskinan, sesuai Instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka salah satu strategi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ialah pengurangan beban pengeluaran masyarakat,” tuturnya.

Terakhir, Ma’ruf meminta agar seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

“Saya minta seluruh pihak untuk saling membantu menyukseskan gerakan nasional yang dicanangkan, sesuai dengan kapasitas dan fokus tugasnya. Gerakan ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional,” pungkas Ma’ruf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper