Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MK Tolak PK Bekas Menpora Imam Nahrawi

MA tolak upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan oleh eks Menpora Imam Nahrawi.
Menpora Imam Nahrawi (kiri) meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019).ANTARA-Sigid Kurniawan
Menpora Imam Nahrawi (kiri) meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019).ANTARA-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Sidang putusan PK Imam Nahrawi berlangsung pada tanggal 1 September 2022. Putusan PK tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Ansori, Eddy Army, dan Andi Samsan Nganro.

"Amar putusan, tolak," tulis putusan PK yang dikutip, Selasa (6/9/2022).

Sebelumnya Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dijebloskan ke lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin untuk menjalani pidana selama 7 tahun.

"Memasukkan terpidana Imam Nahrawi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (7/4/2021).

Imam Nahrawi telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Imam juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu Imam juga dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp19.154.203.882.

"Yang mana apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," kata Ali.

Ali mengatakan Majelis Hakim di tingkat MA tersebut, adanya hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper