Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 15 Juni 2022.
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa publik melihat reshuffle kabinet ini sekadar konsolidasi partai politik (parpol) menjelang Pilpres 2024 dan bahkan berbau upaya perpanjangan masa jabatan presiden.
"Indikasi lain adalah isu periode ketiga ternyata belum benar-benar berakhir, isu dilapangan terlihat relawan projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi 3 periode," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).
Achmad melanjutkan, publik dapat melihat ada makna lain yang tampak pada acara reshuffle kabinet, mulai kehadiran sejumlah tokoh ke istana pada hari sebelumnya, prosesi makan siang, hingga gestur keakraban saat Presiden dan para elit parpol berjalan menuju ruang pelantikan menteri dan wakil menteri baru.
"Sebagaimana yang publik tangkap bahwa reshuffle kabinet yang baru selesai putuskan memperlihatkan bahwa orientasi reshuffle kabinet ini lebih kepada konsolidasi politik menjelang pemilu 2024," ungkap Achmad.
Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan kekecewaan di masyarakat karena kapasitas menteri dan wakil menteri pengganti tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Lebih lanjut, Achmad mengatakan bahwa hingga saat ini hanya tersisa dua partai besar di luar pemerintah yaitu PKS dan Demokrat.
Walhasil, jika melihat angka perhitungan suara untuk kursi DPR pada pemilu 2019 yang lalu PKS hanya mempunyai 8,70 persen suara dan Demokrat hanya mempunyai 9,39 persen suara.
Dengan demikian, kata Achmad, jika PKS dan Demokrat berkoalisi maka kemungkinannya hanya akan mencapai angka kurang dari 18 persen suara.
"Tentunya jika PDIP dan koalisi KIB (Koalisi Indonesia Baru) yang mencalonkan maka kemungkinan besar hanya ada dua calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya.
Kemudian, sambungnya, jika tokoh-tokoh partai yang hadir di acara reshuffle kabinet kemarin bersatu menjadi satu koalisi maka hanya akan memunculkan satu calon presiden sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara.
"Inilah dampak dari Presidential Treshold 20 persen yang ditentang oleh banyak tokoh karena akan menyebabkan banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan. Demokrasi jadi tersumbat," ungkapnya.
Namun, jika NasDem, PKS, dan Demokrat kponsisten mengusung Anies Baswedan, maka kemungkinan akan ada tiga pasangan calon presiden di pemilu 2024.
Achmad berharap, elit politik dan capres diajukan nantinya harus berfokus dalam penyelesaian permasalahan rakyat dengan memberikan solusi kongkret, terutama persoalan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
