Bisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman angkat bicara menanggapi rencana pemerintah terkait penerapan vaksin dosis ketiga atau booster berbayar pada awal 2022.
Menurutnya, rencana tersebut perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, terutama dalam melibatkan aspirasi publik.
Sebab, jika hal itu diabaikan dianggap dapat berpotensi menimbulkan gejolak baru di tengah masyarakat dalam penanganan pandemi.
Terlebih lagi, pengendalian kasus pandemi saat ini masih belum bisa dikatakan berhasil.
Dalam penanganan pandemi saat ini, lanjut Dicky, ada dua prinsip yang seharusnya menjadi dasar untuk pelaksanaan program vaksinasi.
“Pertama adalah sifatnya harus sukarela dan kedua harus gratis. Maksud gratis ini adalah pemerintah yang menanggung semua biaya pengadaan vaksin itu,” katanya kepada Bisnis, Kamis (2/9/2021).
Jika kedua prinsip tersebut tidak dilakukan, maka tujuan besar dari program vaksinasi dianggap akan sia-sia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku akan menerapkan program vaksinasi dosis ketiga berbayar pada awal 2022.
Hal itu disampaikan Budi saat acara rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.
“Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
