Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid meminta TNI untuk all out mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Menurutnya, peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
“Saat ini kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi ini, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat Covid-19," tutur Meutya dilansir dari laman resmi DPR, Sabtu (3/7/2021).
Meutya mengatakan bahwa selama satu bulan terakhir ini, Indonesia yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Ditambah lagi, masyarakat belum sepenuhnya berupaya untuk terlibat dalam meningkatkan pertahanan untuk melawan pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, politisi Fraksi Golkar itu ingin mendukung kebijakan pemerintah tersebut guna menekan dan memutus segera mata rantai penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan PPKM Darurat yang akan dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan aktivitas masyarakat ini akan dilakukan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya dan pengaturannya akan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi.
Di sisi lain, Polri akan menerjunkan 21.168 anggota dari seluruh Polda yang ada di Pulau Jawa dan Bali dan tergabung ke dalam tujuh unit Satgas Operasi Aman Nusa II.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono mengemukakan ada tujuh kelompok Satgas yang bakal bergerak mulai pukul 00.00 WIB malam nanti untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Argo menjelaskan ketujuh Satgas yang tergabung di dalam Operasi Aman Nusa II tersebut antara lain Satgas Deteksi, Satgas Binmas, Satgas Kepatuhan Protokol Kesehatan dan Pengamanan Vaksinasi, Satgas Bayankes, Satgas Pengawalan Vaksin, Satgas Penegakan Hukum dan Satgas Hubungan Masyarakat.
"Operasi ini diawaki 21.168 personel, mulai dari Polda di Jawa dan Bali, ada Polda Metro Jaya, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Polda Bali," tuturnya.
Selain itu, kata Argo, seluruh Satgas Operasi Aman Nusa II juga akan melakukan penyekatan di jalur kabupaten/kota dan melakukan random sampling swab antigen.
"Selain PPKM Mikro di tingkat RT/RW kemudian juga ada jalur kabupaten maupun kota yang kami lakukan penyekatan dengan adanya random sampling swab antigen," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
