Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wakil Kepala BPIP: Oligarki Rakus Picu Korupsi di Indonesia 

Korupsi tidak hanya disebabkan oleh biaya politik yang tinggi tetapi juga berbagai institusi yang dikuasai para oligarki rakus.
Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Hariyono menyampaikan paparan pada Seminar Pancasila Sebagai Pencegah Tindakan Korupsi, Rabu (3/3/2021)./Istimewa
Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Hariyono menyampaikan paparan pada Seminar Pancasila Sebagai Pencegah Tindakan Korupsi, Rabu (3/3/2021)./Istimewa

Bisnis.com, MALANG - Sifat rakus yang dimiliki sekelompok elite tertentu dinilai menjadi pemantik suburnya korupsi di Tanah Air.

“Di Indonesia tindak korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat politik saja, tetapi juga orang-orang di lembaga lain yang tidak berhubungan dengan politik,” kata Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  Prof. Hariyono.

Hal itu disampaikan Hariyono pada Seminar Pancasila Sebagai Pencegah Tindakan Korupsi, diselenggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (3/3/2021).

Korupsi di Indonesia, ujarnya, tidak hanya disebabkan oleh biaya politik yang tinggi tetapi juga berbagai institusi yang dikuasai para oligarki rakus.

Bila hal ini terus berlanjut demokrasi Indonesia akan menjadi semu.

Hariyono menegaskan, BPIP ingin agar penerapan Pancasila tidak hanya berhenti di tahap pencegahan intoleransi, radikal, dan terorisme saja, tetapi juga pada bidang pembentukan karakter yang dalam hal ini akan meminimalisasi tindak pidana korupsi.

“Kami ingin agar penerapan Pancasila tidak hanya berfokus pada bidang intoleransi, tetapi juga pada bidang pengembangan karakter untuk mengatasi korupsi. Saya harap diskusi ini tidak hanya dilihat dari perspektif hukum saja tetapi juga pada bidang sosial budaya,” ujarnya.

 Rektor UMM  Fauzan mengatakan dampak tindak korupsi sangat besar. Tidak hanya dapat menyengsarakan rakyat, korupsi juga dapat merusak generasi muda.

“Jika tindak pidana korupsi tidak segera diatasi dengan tegas maka dampaknya akan lebih berbahaya. Tidak hanya menyengsarakan rakyat tetapi juga dapat merusak generasi yang akan datang,” tandasnya.

Sementara itu, menurut Wali Kota Malang Sutiaji BPIP perlu membuat sebuah media untuk mendekatkan Pancasila pada generasi muda. Saat ini di Malang jumlah kaum milenial lebih dari 50,68 persen. 

“Bagaimana nanti tantangan bagi BPIP untuk mendesain agar kaum-kaum yang masih muda ini menggandrungi Pancasila juga. Mungkin dengan game-game yang mengenalkan akar budaya kita sehingga akar budaya kita menancap. Bagaimana animator-animator film di Malang juga diajak sehingga mengenalkan apa itu Pancasila. Secara filosofis itu bisa dimasukkan. Ketika itu sudah bisa masuk, saya yakin Indonesia akan mengawali menjadi negeri yang bersih,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Choirul Anam
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper