Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Pilkada Serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember lalu.
“Kami akan segera menjadwalkan rapat evaluasi khususnya mengenai kualitas Pilkada Serentak di 270 daerah itu,” katanya , Selasa (5/1/2021).
Dia menambahkan bahwa evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat pemilih yang cukup tinggi telah diimbangi dengan edukasi dan kesadaran politik masyarakat.
Berbagai masalah lainnya seperti politik uang hingga penyalahgunaan kekuasaan calon petahana juga akan dibahas. Alasannya, komisi DPR yang menangani urusan kepemiluan itu ingin memastikan kepala daerah yang terpilih sesuai dengan kehendak rakyat.
“Kepala daerah harus legitimate dan sesuai kehendak rakyat. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami," kata legislator itu.
Meski begitu belum ada jadwal pasti untuk evaluasi. DPR akan mengakhiri masa reses pada akhir pekan ini dan kembali bersidang pada 11 Januari mendatang
Guspardi menilai secara umum Pilkada Serentak 2020 sukses meski dilaksanakan di tengah pandemi. Puncak pelaksaan pun berjalan dengan aman, damai, dan mematuhi protokol kesehatan.
Baca Juga
Tercatat, 75,83 persen masyarakat yang memiliki hak pilih telah menggunakan haknya di tengah masih merajalelanya pandemi Covid-19.
Guspardi mengungkapkan, jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada tiga pilkada di saat nonpandemi, yaitu 69,2 persen pada Pilkada 2015, 74,5 persen pada Pilkada 2017, serta 73,2 persen pada tahun 2018.
Selain itu, angka tersebut lebih tinggi dari 66,9 persen jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada pemilu Amerika Serikat 3 November 2020, 66 persen pada pemilu Prancis 28 Juni 2020, serta 66,2 persen pada pemilu Korea Selatan 15 April 2020.
Politisi PAN itu mengatakan tingginya partisipasi pemilih pada pilkada 2020 menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Juga terbukti bahwa pemilih Indonesia loyal serta kooperatif dalam mendukung agenda demokrasi.
Pencapaian itu tidak lepas dari kerja ikhlas dan kerja cerdas semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Kemendagri, Pemda, termasuk TNI - Polri, Satgas Covid-19 dan semua pihak terkait.
Sosialiasi dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokoler kesehatan di lapangan juga bagus sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
“Suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan agenda demokrasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
