Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik mempertanyakan keadilan pemerintah terhadap pengusaha terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta untuk mengendalikan Covid-19.
Pasalnya, PSBB dianggap 'menyengsarakan' pengusaha karena harus tutup tempat usaha, sementara para politisi sibuk di tengah proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang justru berisiko menimbulkan klaster pilkada.
Menurut Suryani, pemerintah meminta agar dunia usaha berkorban dan mengurangi kegiatan usahanya selama PSBB. Di sisi lain, Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
"Kita pengusaha disuruh setop, tapi kenapa pilkada enggak disuruh setop kan aneh, kita disuruh sacrifice, sementara duit Pilkada terus jalan" kata Suryani Motik dalam acara Indonesia Lawyers Club yang diunggah di kanal Youtube TvONE Rabu (16/9/2020).
Menurut dia, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini sangat tidak mungkin pilkada serentak tetap dijalankan. Buktinya, kata Suryani hingga saat ini sudah banyak calon kepala daerah yang terpapar Covid-19.
"Sekarang buktinya 64 calon sudah kena, buang nyawa sia-sia. Kita disuruh sacrifece yuk sacrifice rame-rame," kata Suryani.
Dia pun menyarankan agar Pilkada 2020 dihentikan sementara. Dia pun heran kenapa pemerintah tidak menghentikan Pilkada sementara.
"Mbok ya Pilkada distop dulu, nanti duitnya tambah banyak lagi, kasian dokternya juga, karena yang Pilkada datang ke Jakarta juga.. saya kira politiknya lebih dominan," katanya.
Kementerian Kesehatan mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 3.507 orang, sehingga total pasien positif Covid-19 menjadi 225.030 kasus.
Berdasarkan data yang diirlis pada situs resmi Kemenkes pada Selasa (15/9/2020) jumlah pasien yang sembuh bertambah 2.660 orang, sehingga totalnya menjadi 161.065 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
