Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menampik isu pemerintah tengah menerapkan skenario herd immunity untuk menangani pandemi Covid-19 di tengah upaya new normal atau kebiasaan baru.
Wiku beralasan wacana itu tidak mudah diterapkan di Indonesia dengan karakteristik negara kepulauan dan masyarakat yang sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Indonesia itu kelompok besar 270 juta. Setelah itu kelompoknya dibagi-bagi ke dalam pulau dan provinsi yang terpisah laut ada juga yang di dalam daratan,” kata Wiku dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (2/6/2020).
Ihwal penerapan herd immunity, Wiku menerangkan, mesti terdapat mobilitas dan interaksi yang tinggi antar masyarakat untuk dapat membentuk kekebalan kelompok terhadap Covid-19.
“Kalau kita bicara herd immunity, seandainya jika terjadi, mari kita berpikir logika. Bagaimana caranya antar pulau saling bisa menulari, jika tidak ada mobilitas dan interaksi yang tinggi,” kata dia.
Selain itu, dia menerangkan, potensi untuk menerapkan herd immunity juga tidak mudah dengan situasi masyarakat yang sudah sadar terkait disiplin protokol kesehatan.
“Jika pemerintah mengatakan kembali bekerja terus dipahami mau menerapkan herd immunity. Itu bisa bertahun-tahun terbentuk. Kecuali jika masyarakat dipaksakan saling kontak-kontakan,” ujarnya.
Sejumlah pakar dan praktisi kesehatan masyarakat mengkritik upaya pemerintah untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di saat kurva pandemi Covid-19 belum menunjukkan tren melandai.
Malahan, langkah pemerintah untuk mengampayekan gaya hidup The New Normal atau normal baru dinilai sebagai skenario herd immunity untuk menangani Covid-19.
“Dan kalau kebijakan seperti ini ya bisa dikatakan seperti itu. Membiarkan masyarakat secara alamiah tertular untuk membentuk herd immunity,” kata Sekretaris Jenderal PB PAPDI Eka Ginanjar melalui pesan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, pada Senin (18/5/2020).
Eka menuturkan dari kaca mata medis atau kesehatan jelas langkah ini merupakan pengabaian dan dapat menyebabkan kekacauan di dalam pelayanan. Saat ini, menurutnya, Indonesia belum mencapai puncak pandemi Covid-19. Apalagi, dia mengimbuhkan, data yang dimiliki pemerintah masih dapat diragukan mengambarkan kondisi yang riil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
