Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah pusat tidak mudah memberi anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Modal Kerja kepada BUMN Bermasalah.
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyebutkan ada beberapa BUMN yang dinilai bermasalah sebelum pandemi virus corona atau Covid-19 mewabah dan ada juga sejumlah BUMN yang kini terselamatkan atau saved by the bell karena pandemi Covid-19.
"Kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19 seakan memberikan justifikasi bagi BUMN bermasalah ini untuk mendapatkan dana talangan pemerintah," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2020).
Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut juga meminta pemerintah memberikan target kinerja yang jelas kepada BUMN penerima PMN maupun anggaran Modal Kerja.
Selain itu, menurutnya, khusus bagi direksi BUMN, juga wajib dibebankan Key Performance Indicator (KPI) yang spesifik dan ketat dengan ketentuan jika mereka gagal memenuhinya maka direksi wajib dilengserkan.
"BUMN yang kelak menerima Modal Kerja atau PMN wajib menunjukkan peningkatan kinerja dan tidak sekadar memperpanjang napas hidupnya," katanya.
Di sisi lain, Eddy juga akan mendukung percepatan pembayaran dana Kompensasi ke BUMN strategis dan vital yang memiliki piutang besar dari pemerintah seperti PLN dan Pertamina.
“Tidak mungkin kedua perusahaan pelat merah ini mampu menjalankan Public Service Obligation (PSO) secara efektif jika subsidi yang menjadi kewajiban pemerintah tidak ditunaikan secara cepat," ujarnya.
BULOG
Khusus untuk Bulog, kata Eddy, pemberian modal kerja senilai Rp13 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp10,56 triliun sudah tepat.
"Hal ini mengingat kewajiban Bulog yang strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan, khususnya menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat," tuturnya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp25,3 triliun dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ditambah Rp 32,6 triliun dalam bentuk modal kerja kepada sejumlah BUMN.
Beberapa BUMN yang direncanakan mendapat kucuran dana tersebut antara lain PLN, Garuda Indonesia, Hutama Karya, Krakatau Steel, PTPN, dan lain-lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
