Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial mengupayakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dalam rangka penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara didampingi Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama melakukan sosialisasi melalui telekonferensi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di 33 Provinsi terkait Bansos tunai tersebut.
Mensos Juliari mengatakan bahwa semangat dari Bansos Tunai ini adalah untuk membantu keluarga yang belum pernah mendapatkan Program Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Saat ini banyak warga yang terdampak Covid-19 ini yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya berkurang, sehingga program Bansos Tunai ini lebih ditujukan bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Kemensos," ujarnya melalui keterangan resminya Jumat (17/4/2020).
Dirjen PFM Asep Sasa Purnama menjelaskan bahwa Bansos Tunai adalah bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dampak Covid-19. Bansos Tunai tersebut akan diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp600.000 per bulan per KPM selama 3 (tiga) bulan, dari April 2020 - Juni 2020.
Selain itu, dia memaparkan ada beberapa poin mekanisme pelaksanaan Bansos Tunai, diantaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan sasaran penerima Program Bansos Tunai pusat disiapkan Pusdatin Kessos Kementerian Sosial, dan Alokasi awal KPM Bantuan Sosial Tunai Per Kabupaten/Kota oleh Kementerian Sosial RI.
Baca Juga
"Kabupaten/Kota menyampaikan usulan calon penerima Bansos Tunai kepada Kemensos RI melalui persetujuan Bupati/Walikota dan diketahui oleh Gubernur melalui SIKS-NG," jelasnya.
Dia melanjutkan proses penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui mitra kerja seperti PT Pos dan Himbara dengan dukungan Pemda, serta Pengendalian dan Sosialisasi Bansos Tunai dilakukan terpadu antara Pusat dan Daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
