Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Ketua DPR-RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel mengecam keras, tindakan pelaku usaha, distributor, pedagang, dan penimbun alat medis pelindung diri dan sembako untuk kepentingan sendiri. Tindakan aji mumpung yang mereka lakukan tidak saja merugikan dan merasahkan masyarakat, tetapi juga mengacaukan produksi dan pasokan, serta instabilitas nasional.
“Pemerintah harus menindak para pelaku secara tegas dan cepat, sebelum kepanikan masyarakat semakin meningkat. Kondisi kedaruratan ini jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan menimbulkan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan politik,” tegas Rachmat Gobel, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (5/3/2020).
Dalam kesempatan itu, Rachmat Gobel juga meminta masyarakat, tidak panik dan menahan diri untuk melakukan aksi borong berbagai komdoitas strategis karena ketakutan. Masyarakat juga diharapkan mengikuti perkembangan secara seksama dari sumber informasi resmi dan kredibel soal perkembangan dampak virus korona, ketersedian stok bahan pokok, dan rumah sakit rujukan yang bisa didatangi jika mencurigai ada indikasi awal gejala suspek virus korona.
Lebih lanjut Rachmat Gobel menegaskan, langkah preventif penanganan dampak korona terhadap ancaman instabilitas ekonomi dan politik harus dilakukan. Pemerintah harus membentuk tim satgas penanganan para pelaku aji mumpung yng bertujuan memperkaya dirri sendiri dengan sanksi pidana, bahkan jika sudah mengarah ke instabilitas nasional dengan pidana subversif.
Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Bulog, dan BUMN, diminta meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri. Saat ini, kata Rachmat, ia melihat dari berbagai pemberitaan dan informasi dari berbagai sumber kemungkinan adanya kekurangan pasokan dan stok.
“Melihat situasi ini, saya melihat ada potensi kekurangan dan kenaikan harga sejumlah alat medis pelindung diri untuk mencegah penyebaran virus korona. Pemerintah dan industri harus dengan segera melakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, meningkatkan produksi sebesar sekitar 50%. Hal itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan, pembelian karena panik, penimbunan, dan penyalagunaan,” ujar Rachmat Gobel.
Jika tidak dilakukan segera akan membahayakan tim medis di garis depan yang menangani pasien yang terpapar virus korona. Dokter perawat, maupun tim di level fasilitas kesehatan (faskes) terdepan akan tidak siap merawat pasien Covid-19, karena terbatasnya akses ke persediaan seperti sarung tangan, masker medis, pelindung mata, dan jubah.
Untuk mecegah dan menghadapi potensi aksi tersebut, DPR mendorong pembentukan Tim Satgas Virus Korona, dimaksudkan untuk mengamankan ketersedian dan pasokan barang strategis. Apabila diketmukan ada oknum siapapun mereka jika terbukti menimbun harus segera ditindak tegas dan tindakan itu harus diketahui publik untuk menimbulkan efek jera.
Pada saat yang sama, tim yang didalamnya ada unsur polisi siber melakukan patroli lalu lintas berita di lini media manapun yang mengarah pada informasi hoak dan meresahkan masyarakat untuk di blokir dan diinvestigasi penyebarnya. Langkah komprehensif ini diharapkan mengeliminir kepanikan dan percepatan penyebaran virus. Pada saat yang sama akan mengantisipasi gejolak karena kepanikan kehabisan stok pangan dan alat medis pelindung diri.
Kemenkomifo harus berdiri di garis depan sebagai koordinator pendistribusian informasi yang benar secara cepat dan tepat waktu. Artinya, melalui koordinasi dengan Kemenkominfo satgas pangan, satgas kesehatan, dan satgas siber .menginformasikan segala sesuatu secara pasti, kredibel dan akuntabilitas.
“Pada waktu berkala saya minta legislatif dan eksekutif, yakni komisi dan kementerian terkait melakukan korodinasi dan rapat-rapat konsultasi berkala selama proses terjadinya penyebaran korona virus. Dengan demikian diharapkan penanganan pasien dan wabah terkoordinasi dengan baik, cepat dan komprehensif”, kata Rachmat Gobel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
