Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sudan Ibrahim Elbadawi menyampaikan bahwa pemerintah transisi Sudan berencana untuk menghapus subsidi bahan bakar secara bertahap pada 2020 menggandakan gaji sektor publik untuk mengurangi dampak dari inflasi.
Pemerintah sipil yang baru sedang berusaha, dengan bantuan donor, untuk meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi dan politik setelah penguasa veteran Omar al-Bashir digulingkan pada bulan April.
Dilansir melalui Reuters, Sudan mengalami krisis sejak kehilangan dua pertiga dari produksi minyak pasca pemisahan Sudan Selatan pada 2011.
Elbadawi tidak mengatakan bagaimana anggaran untuk tahun depan akan didanai atau berapa perkiraan pemerintah untuk pendapatan dan pengeluaran.
Dia mengatakan kepada wartawan, subsidi untuk bahan bakar akan dihapus secara bertahap tahun depan, sementara subsidi untuk gandum dan gas memasak akan dipertahankan untuk membantu rakyat miskin.
Subsidi merupakan beban utama bagi keuangan pemerintah Sudan.
"Untuk mengurangi dapak inflasi dan kemiskinan, pemerintah ingin menggandakan gaji pegawai negeri dan menaikkan upah minimum menjadi 1.000 pound Sudan, atau sekitar US$22, dari 425 pound," katanya, dikutip melalui Reuters, Sabtu (28/12).
Pada bulan Oktober, tingkat inflasi resmi adalah 58%, tetapi beberapa akun anekdotal menunjukkan harga naik lebih cepat.
Ekonomi tetap dalam kekacauan sejak para politisi menegosiasikan kesepakatan pembagian kekuasaan antara militer dan warga sipil.
Elbadawi tidak mengatakan apa yang diharapkan Sudan dari dukungan donor. Pada bulan November dia mengatakan kepada Reuters bahwa negara tersebut membutuhkan dana hingga US$5 miliar untuk anggaran 2020.
Dia mengatakan anggaran tahun depan akan meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan dan belanja sosial, dan akan ada juga bantuan untuk keluarga yang membutuhkan serta tambahan alokasi sebesar 9,3 miliar pound Sudan untuk provinsi yang dilanda pertempuran dan pemberontakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
