Bisnis.om, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pemilihan kepala daerah secara langsung. Baginya banyak mudarat karena rawan korupsi.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa pihaknya menghormati pandangan dan pernyataan Tito. Baginya sudah kewenangan Tito sebagai menteri mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Menteri Dalam Negeri menyimpulkan Pilkada serentak langsung yang dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai pilihan cara memilih kepala daerahnya beliau anggap masih memiliki kelemahan-kelemahan di sana-sini. Satu diantaranya biaya politik yang tinggi, kemudian cost social yang juga tidak murah,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Basarah menjelaskan bahwa pernyataan Tito patut direspon partai politik dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi. Dengan begitu, pemilihan yang betul-betul demokratis bisa terlaksana.
“Oleh karena itu baik proses maupun output kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap kita berikan tempat yang terbaik. Tapi hasil pilihan demokrasi itu menghasilkan pemimpin dan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat rakyat dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sebelumnya, Tito menilai biaya politik yang tinggi membuat potensi korupsi kepala daerah yang terpilih semakin besar. Itulah dia mempertanyakan apakah sistem ini masih relevan pada era reformasi.
“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi. Tapi kita lihat mudaratnya juga ada. Politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp30 miliar, mau jadi bupati mana berani dia. Sudah mahar politik,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
