Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo akan menerima 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari panitia seleksi. Jika diterima, semuanya akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan uji kelayakan atau fit and proper test.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa apabila presiden menyerahkan nama tersebut ke legislatif, proses selanjutnya adalah uji kelayakan setelah disetujui dalam rapat paripurna.
Aziz belum bisa memastikan apakah uji kelayakan bisa selesai pada periodenya. Surat dari presiden terkait nama-nama calon yang lolos belum diterima.
“Asumsinya kalau hari ini diterima presiden pukul 3, asumsi diteruskan pada lembaga DPR, pekan depan komisi III bisa mulai [bahas]. Kalau surat itu belum masuk dalam proses paripurna di DPR, dan komisi III belum delegasi-delegasi, maka kami belum bisa jalan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Aziz menjelaskan bahwa apabila surat masuk pekan ini atau pekan depan, uji kelayakan bisa selesai sebelum masa jabatan DPR habis. Mereka selesai akhir bulan ini.
“Tapi itu kan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi. Ya itu kewenangan pimpinan-pimpinan partai politik,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa proses seleksi calon pimpinan yang sekarang lebih cepat dibandingkan dirinya ketika mendaftar. Saat itu, proses seleksi hampir enam bulan. Sementara sekarang tidak.
Laode tidak mempermasalahkan apakah proses seleksi selesai pada periode DPR 2014—2019 atau berikutnya. Itu kewenangan presiden dan legislatif.
“Kan saya selesainya Desember. 21 Desember serah terima jabatan. Oleh karena itu, sekarang atau yang datang itu sama saja karena tak akan terjadi kekosongan kepemimpinan di KPK,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
