Bisnis.com, JAKARTA — Korea Selatan sedang menilai risiko perselisihan dengan Jepang yang berpotensi menyebar ke sektor keuangan, pinjaman, dan investasi oleh lembaga-lembaga asal Negeri Sakura.
Pekan lalu Pemerintah Jepang memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap ekspor bahan-bahan berteknologi tinggi ke Korsel. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya produksi layar ponsel pintar dan chip memori di Negeri Ginseng.
Pembatasan tersebut kemudian memicu seruan di Korsel untuk memboikot barang-barang asal Jepang. Seruan boikot itu pun dinilai terkait dengan sentimen kerja paksa masa perang antarkedua negara.
Ketua Komisi Jasa Keuangan Korsel Choi Jong-ku menilai perselisihan tersebut berpotensi membawa pengaruh pada sektor keuangan negaranya.
"Saya tidak tahu langkah-langkah tambahan apa yang harus diambil Jepang selanjutnya, tetapi kementerian-kementerian sedang memeriksa situasi terkait hal itu," ujar Choi pada Jumat (5/7/2019) yang diizinkan untuk dipublikasikan Reuters pada Minggu (7/7/2019).
Menurut dia, dalam skenario terburuk, pemberi pinjaman asal Jepang dapat menolak rollover atas pinjaman jatuh tempo atau berhenti memberikan pinjaman baru.
Baca Juga
"Tidak jelas bagaimana kemungkinan situasi seperti itu akan terjadi, tetapi tidak akan ada masalah besar," ujar Choi.
Isu kerja paksa pada masa perang menjadi salah satu api penyulut dalam hubungan Korsel dan Jepang. Korsel terus dibayangi oleh kebencian atas pendudukan Jepang pada 1910 – 1945 di Semenanjung Korea.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
