Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polda Metro Jaya Bentuk Desk Khusus Tenaga Kerja

Polda Metro Jaya membentuk desk tenaga kerja sebagai bentuk pelayanan terhadap masalah hukum di bidang ketenagakerjaanLangkah tersebut dilakukan Polda Metro, lantaran sebelumnya terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pimpinan serikat buruh di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono/Antara
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono/Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Polda Metro Jaya membentuk desk tenaga kerja sebagai bentuk pelayanan terhadap masalah hukum di bidang ketenagakerjaan

Langkah tersebut dilakukan Polda Metro, lantaran sebelumnya terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para pimpinan serikat buruh di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Tidak lama setelah pertemuan tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung memberikan perintah agar Polda Metro membentuk Desk Tenaga Kerja.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, desk Tenaga Kerja Polda Metro diharapkan menjadi pusat pelayanan terpadu untuk konsultasi, pengaduan dan pelaporan di Bidang Hukum Ketenaga Kerjaan.

“Ini sesuai dengan UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh,” ujarnya, Rabu (1/5/2019).

Dia berharap, desk ini tidak hanya menjadi pusat pelayanan terpadu di bidang hukum saja, namun dapat berperan juga menjadi forum yang berfungsi untuk menginventarisasi masalah ketenagakerjaan.

“Juga untuk meningkatkan sinergitas dari masing masing stakeholder terkait ketenaga kerjaan,” tuturnya.

Menurutnya, tenaga kerja memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional ditinjau sebagai subjek maupun objek dalam tujuan pembangunan nasional sehingga peranan ini perlu menjadi perhatian khusus.

Argo tidak membantah, jika dinamika perkembangan industri di segala sektor tentunya masih kerap terjadi permasalahan tenaga kerja dan ini bukan hanya dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga menjadi problematik negara maju. 

“Dalam tiga tahun terakhir, Polda Metro sendiri telah menangani permasalahan tindak pidana ketenaga kerjaan sejumlah 76 kasus. Yaitu pidana berupa pemberian upah dibawah UMP sebanyak 57 kasus,” kata Argo.

Selain itu juga, ditambahkan olehnya, terdapat kasus Union Busting atau pelarangan serikat buruh/pekerja sebanyak 10 kasus serta BPJS ketenaga kerjaan yang tidak dibayarkan sebanyak 9 kasus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper