Bisnis.com,JAKARTA- Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia menyatakan terjadi dugaan penyalahgunaan sumberdaya dan fasilitas negara.
Penyalahgunaan itu berupa sumberdaya manusia maupun non manusia untuk kepentingan salah satu kandidat khususnya dalam ranah pilpres di berbagai daerah. Sebagian dari perkara-perkara itu sudah ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum dan sebgian masih berupa rumor dan isu atau sesuatu yang viral di dunia maya.
“Adanya penanganan kssus-kasus sebagai mana tersebut di atas yang tidak memuaskan di masyarakat, khusunya terkait keberadaan dan kinerja penegekan hukum terpadu, sehingga menimbulkan kekecewaan dan potensial menjadi faktor yang menurunklan kepercayaan publik kepada proses pemilu khusunya dalam hal kepastian dan penegakan hukum pemilu,” ujar Kaka Suminta, Sekjen KIPP Indonesia, Senin 1 /4/2019).
Pihaknya menengarai ada nuansa keberpihakan dalam beberapa acara yang mengundang kehadiran publik, seperti dalam acara Milenial Saferty Fertival di beberapa daerah, yang diduga diwarnai ungkapan verbal, atau yel yang tertuju pada salah satu kandidat. Hal ini, katanya, bisa dinilai sebagai ketidaknetralan yang bisa mencederai prinsip netralitas dan keberimbangan aparatur negara.
Hal ini diperkuat dengan video yang sempat viral dengan gambar dan suara oknum anggota Polri aktif di media sosial bisa dianggap sebagai keberpihakan pada salah satu kandidat yang tidak sejalan dengan netralitas lembaga yang selama ini disampaikan kepada publik.
“Ada laporan dugaan aparatur negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyatakan atau mengindikasikan keberpihakan di tengah tugas sebagai aparatur keamanan negara,” ucapnya.
Karena itu, pihaknya mengingatkan aparatur negara untuk tetap netral terhadap semua kepentingan politik kontestasi dalam pemilu 2019, sekaligus menjamin bahwa seluruh aparatur dan sumberdaya negara diabdikan untuk kepentingan pemilu yang demokratis , adil dan berimbang.
Terhadap adanya sinyalemen ketidak netralan aparatur negara, baik ASN, TNI dan Polri, perlu segera diklarifikasi, sekaligus menindak tegas jika ada oknum penyelenggara negara yang dinilai tidak netral dalam menyikapi Pumilu 2019.
“Hentikanlah semua kegiatan yang dapat dinilai dan menjurus kepada potensi ketidak netralan aparatur dan lembaga negara dalam Pemilu 2019 dan Bawaslu kami minta melakukan pengawasan secara profesional dan adil terhadap potensi dan fakta kertidak netralan aparatur negara dalam pemilu 2019, untuk menjada integritas pemilu, sebagaimana menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu,” ucapnya.
Sementara itu, Sentra Gakumdu diminta untuk menhadirkan profil kinerja penegakan hukum pemilu yang adil dan kredibel, untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum dalam Pemilu 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
