Bisnis.com, JAKARTA – Produksi pangan di Korea Utara dilaporkan turun ke level terendahnya dalam lebih dari satu dekade. Penurunan tersebut dialami akibat bencana alam yang melanda negeri kelahiran Kim Jong-un itu berikut tekanan sanksi internasional atas program persenjataannya.
Gelombang panas yang berkepanjangan, disertai dengan topan dan banjir, telah mengorbankan hasil panen pangan di negara itu. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hasil panen pangan Korut turun 9% pada 2018 dari raihan pada 2017.
Selama beberapa dekade, Korut telah bergulat dengan kronisnya kekurangan pangan dalam menghadapi sistem negara yang tidak berfungsi dan sanksi internasional yang diberlakukan atas program nuklir dan misilnya.
Tahun lalu, pemerintah Korut menyerukan “pertempuran habis-habisan” melawan “gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Kepada Reuters, Margareta Wahlstrom, Presiden Palang Merah Swedia, mengatakan, setelah mengunjungi Korut akhir tahun lalu, ia menemukan bahwa hasil panen jagung turun lebih dari 30% dari tingkat rata-rata di beberapa daerah.
Selain itu, harga beras kemungkinan akan naik tahun ini, sehingga memperburuk ketahanan pangan.
“Hal itu telah menghasilkan kesenjangan pangan yang signifikan, menyebabkan sekitar 3,8 juta, atau 6,6% dari 25 juta populasinya [Korut], sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan senilai US$120 juta,” ungkap Tapan Mishra, Koordinator Penduduk untuk PBB.
PBB telah berjuang untuk mengumpulkan bantuan di balik program-programnya untuk Korea Utara. Menurut organisasi internasional ini, "Rencana Kebutuhan dan Prioritas" 2018 untuk negara terisolasi ini hanya didanai sebesar 24%.
Mishra menyebutkan sanksi internasional sebagai tantangan besar yang menyebabkan keterlambatan pengiriman bantuan dan memaksa kelompok-kelompok bantuan lain untuk mengurangi operasi mereka di Korut.
Sanksi-sanksi internasional secara teknis mengecualikan kegiatan kemanusiaan. Akan tetapi, bantuan kemanusiaan untuk Korut hampir terhenti tahun lalu akibat interpretasi ketat atas larangan transaksi perbankan dan pengiriman, serta larangan perjalanan bagi warga AS, menurut sejumlah pejabat di organisasi sipil AS dan PBB.
“Tanpa pendanaan yang memadai tahun ini, satu-satunya pilihan yang tersisa untuk beberapa lembaga adalah menutup proyek yang menjadi garis hidup bagi jutaan orang,” ujar Mishra dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
