Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar pemerintah daerah dan TNI/Polri bersinergi memberikan bantuan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut ia sampaikan pada saat menghadiri Acara Rapim TNI-Polri terkait Strategi Kebijakan Kemendagri untuk Menjamin Pemilu yang Demokratis di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).
Tugas TNI/Polri adalah mengamankan dan juga membantu KPUD tadi, dalam pengiriman logistik, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan/alat transportasi lainnya, menyiapkan staf kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah dan sebagainya”, ujar Tjahjo dikutip dari keterangan tertulis.
Selain itu, dia juga menuturkan tidak ada alasan apapun sampai Pemilu itu ditunda, kecuali ada bencana alam di suatu TPS, suatu desa atau kecamatan.
Sementara itu mengenai daftar pemilih tetap (DPT) dan perekaman KTP elektronik (e-KTP), Tjahjo menjelaskan, perekaman e-KTP sudah 97,21% sehingga penduduk yang belum merekam ini kurang dari 3 persen. Hal ini banyak yang belum melakukan perekaman di 5 provinsi, khususnya di Indonesia Timur. Berdasarkan data Desember 2018, di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
"Secara prinsip DPT yang kita serahkan kepada KPU sudah pas, tidak mungkin ada 1 pun yang diselundupkan, KTP yang tercecer itu dalam konteks Pemilu tidak ada satupun, memang sampai hari ini perekaman KTP-el belum maksimal," jelasnya.
Tjahjo juga menyampaikan urgensi dari suksesnya Pemilu. Pertama, untuk mewujudkan sistem pemerintah presidensil yang lebih efektif efisien.
Kedua, membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi dan mempercepat perekonomian daerah.
"Proses konsolidasi Pileg dan Pilpres serentak ini kuncinya ada pada partisipasi masyarakat yang harus optimal. Selain itu, racun demokrasi masih mewarnai, adanya kampanye yang berujar kebencian, menebar berita bohong, ada kampanye mempolitisasi Sara, ada kampanye-kampanye yang mengintimidasi, saya kira harus kita cermati dan lawan racun demokrasi," jelas Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
