Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga ingin melakukan sinkronisasi aturan demi mengatasi tumpang tindihnya aturan perundangan.
"Kami akan berdayakan badan pembinaan hukum nasional, perkuat pakar-pakar hukum terbaik untuk siknronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang di pusat tidak bertabrakan dengan undang-undang di daerah ini memang sulit pekerjaan besar tapi harus tahu sistem hukum di Indonesia," kata Prabowo Subianto di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan pertama dari moderator dalam debat capres-cawapres putaran pertama.
"Kepastianhukum penting bagi warga pelaku usaha tapi banyak peraturan perundangan tumpang tindih, apa strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut?" tanya moderator Ira Koesno.
"Antisipasi publik juga penting, libatkan ahli universitas daerah dan pusat, karena banyak produk hukum diterbitan Pemda dan DPRD, dan akan dipimpin oleh pemimpin utama presiden dan wakil presiden, akan memastikan sinkronisasi untuk menghadirkan kepastian hukum," jawab Sandiaga.
Menurut Sandiaga, hukum seharusnya bukan hanya untuk orang kaya, tapi bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Peluang untuk seluruh investasi, negara kaya raya menyisakan banyak masalah, peluang usaha susah didapat karena ketidakpastian hukum," ucap Sandiaga.
Ia menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo-Sandi hukum akan disinkronkan dan kepastian hukum akan dipastikan.
"Investasi, kesejahteraan masyarakat, kami pastikan akan di bawah Indonesia menang, Prabowo-Sandi Indonesia adil-makmur," tegas Sandiaga.
Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
