Bisnis.com, RAMALLAH, Palestina – Rakyat Palestina melancarkan protes di Tepi Barat Sungai Jordan, yang diduduki Israel pada Selasa (15/1/2019) atas munculnya hukum keamanan sosial yang kontroversial.
Toko dan tempat usaha ditutup di Kota Besar Ramallah dan Nablus sebagai bagian dari protes tersebut, kata wartawan kantor berita Turki Anadolu di daerah itu.
Selasa adalah hari pertama pendaftaraan wajib yang ditetapkan oleh pemerintahan bagi perusahaan yang berpusat di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, agar bergabung dengan Perusahaan Keamanan Sosial (SSC).
Keanggotaan wajib tersebut membidik lembaga yang memiliki lebih dari 200 pegawai, dan sisanya selanjutnya didaftarkan paling lambat pada 2020.
Lebih dari 500 perusahaan dan organisasi nonpemerintah telah mengumumkan rencana untuk bergabung dalam protes itu, yang diserukan oleh Gerakan Bersatu untuk Mencabut Hukum Keamanan Sosial, satu organisasi nonpemerintah, demikian laporan kantor berita Turki Anadolu yang dipantau Antara di Jakarta Selasa malam.
Aksi-duduk tersebut juga direncanakan di Kota Besar Ramallah dan Al-Bireh sebagai bagian dari protes itu.
Sejak akhir September, hukum tersebut telah dihadapi oleh protes dari lembaga sektor swasta dan majikan, yang menolak lebih dari 27 pasal karena "tidak adil buat pegawai dan majikan".
Peraturan itu menyerukan pengurangan 7,2 persen gaji per bulan pegawai sektor-swasta untuk dana keamanan-sosial dan penetapan usia pensiun nasional—untuk lelaki dan perempuan—pada usia 60 tahun. Majikan juga diharapkan membayar untuk dana keamanan dan sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
