Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan tidak ada aturan dalam Undang-undang Pemilu yang dilanggar Komisi Pemilihan Umum terkait fasilitasi sosilisasi visi dan misi calon presiden.
Menurutnya, apa yang dilakukan KPU sejauh ini masih sesuai aturan dalam UU No 7 tahun 2017. Dirinya kurang setuju atas anggapan KPU tidak netral dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Dia merujuk pada pembocoran sebagian pertanyaan sebelum dimulainya debat capres-cawapres yang akan digelar pada 17 Januari 2019.
"Jadi kami belum melihat bahwa KPU sudah menyimpang dan mereka masih on the track. Tetapi kalau ada sinyalemen ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi, mungkin untuk KPU-nya, prosesnya itu, ya," kata Amali di Kompleks Parlemen, Selasa (8/1/2019).
Amali melihat ada upaya mendelegitimasi KPU, untuk membuat ketidakpercayaan kepada KPU sebagai lembaga penyelengara pemilu.
"Kami mengawasi betul jangan sampai mereka melakukan hal-hal di luar aturan. Itu, sejauh ini, belum ada," katanya.
Kendati demikian, kata politisi Partai Golkar itu, untuk menghindari terjadinya ketidakpercayaan masyarakat, Komisi II akan mengadakan rapat dengan KPU.
Terkait adanya laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi wilayahi DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas sikap KPU karena tidak memfasilitasi penyampaian visi dan misi capres, Amali menyerahkan persoalan itu kepada pihak-pihak terkait.
"Ya silakan saja. Kan DKPP punya aturan, mana yang pantas untuk disidangkan mana yang tidak. Itu mereka sudah punya batasan-batasan, tidak semua hal tentu akan disidangkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
