Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan teknologi dipandang menjadi solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Dalam empat tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sejumlah terobosan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
Adapun, terobosan tersebut antara lain Online Single Submission (OSS), pemberian bantuan sosial berdasarkan nomor induk kependudukan, layanan paspor online, hingga pengadaan barang dan jasa secara online.
"Melawan korupsi di zaman canggih ini juga harus dilakukan dengan canggih," kata Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho dalam acara Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi' Senin (7/1/2019).
Menurutnya, ada tiga produk hukum yang telah diselesaikan pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi yakni Inpres 7/2015, Inpres 10/2016, dan Perpres 54/2018.
"Korupsi sistemik mengakar dalam tatanan kerja pemerintah. Korupsi sudah dapat terjadi sejak perencanaan pembangunan," ujarnya.
Untuk itu, dia mengungkapkan e-planning memainkan peran penting untuk mencegah tindakan korupsi dari level perencanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
