JAKARTA--Indonesia, sebagai negara berdaulat, tidak boleh diobok-obok LSM asing seperti Greenpeace. Apalagi sorotan yang dilakukan LSM tidak disertai oleh solusi.
“Tidak ada hak LSM asing Greenpeace mengatur Indonesia. Jadi anggap saja mereka seperti badut yang lagi lucu-lucuan,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa kepada wartawan, Selasa (5/2/2013) menanggapi seruan Greenpeace agar pemerintah menghentikan ekspor batu bara, minyak, dan gas ke luar negeri.
Lalu Mara meminta pemerintah tidak terlalu ambil pusing dengan seruan Greenpeace. Bagi Lalu, laporan Greenpeace sama sekali tidak berdasar. “Kalau alasannya kerusakan lingkungan, sudah ada AMDAL. Ekspor sah-sah saja selama kebutuhan domestik sudah terpenuhi. Laporan itu dicuekin saja, tidak perlu ditanggapi serius,” tandas Lalu.
Dalam laporan terbarunya yang dikutip Antara, Greenpeace yang bermarkas di Belanda menuding pemerintahan Presiden SBY munafik karena menyerukan peningkatan ekspor pertambangan. "Perubahan iklim karena mega proyek baru, adalah akibat langsung dari kemunafikan yang ditunjukkan oleh segelintir pemerintah,” ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fiyanto, dalam rilisnya, Senin (4/2/2013).
‘’Rencana pemerintah Indonesia dan industri energi kotor batubara untuk meningkatkan produksi dan total ekspor batubara dari Indonesia, bukan hanya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di Kalimantan, tetapi juga meremehkan komitmen Presiden SBY untuk mengurangi emisi karbon dari Indonesia sebagai inisiatif Indonesia untuk memerangi perubahan iklim,’ kata Arif.
Sementara pengamat ekonomi Hendri Saparini dari Econit menilai desakan Greenpeace sangat tidak masuk akal. Sebab, sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan sumber pendapatan dalam jumlah besar.
“Kita sudah mengelola emisi dengan baik, jadi kalau diminta untuk menghentikan ekspor sangat tidak mungkin. Penduduk miskin dan pengangguran masih tinggi. Wajar saja kita mengelola sumberdaya alam,” tandas dia kepada wartawan, Selasa (5/2/2013).
Hendri menambahkan, diperlukan sikap tegas pemerintah untuk menghadang campurtangan pihak asing terkait kebijakan dalam negeri. “Harus ada langkah strategis dari pemerintah. Pemerintah harus tegas menjawab. Kita negara berdaulat. Apalagi, saat ini kita sudah sangat menjaga lingkungan,” tukas dia.
Sebelumnya, Presiden SBY mendorong agar ekspor Indonesia terus tumbuh meski terjadi krisis global. Ditegaskan SBY, peningkatan ekspor menjadi kunci agar ekonomi Indonesia tetap selamat saat krisis global yang belum berakhir. "Kalau ekspor turun drastis yang terpukul adalah industri yang memproduksi barang dan jasa. Perusahaan yang memproduki barang dan jasa, dengan menurunnya keuntungan perusahaan pajak negara berkurang, maka kesulitan membiayai pembangunan di negeri kita," kata SBY di Jakarta, Rabu (17/10/2012).
Sejatinya, ulah Greenpeace yang terlalu jauh mencampuri urusan internal Indonesia pernah dikritik Presiden SBY. Menurut SBY, pemerintah terbuka atas kritik serta masukan yang objektif dan membangun. Namun, LSM asing seperti Greenpeace diingatkan agar jangan mengobrak-abrik seluruh Indonesia. “Seolah-olah di negeri kita tidak ada pemerintah, dan tidak ada rakyat dan seolah-olah Indonesia tidak ingin menyelamatkan lingkungannya," kritik SBY di Jakarta, Kamis, (22/12/2011). (jurnalsecience.blogspot.com) (Antara/msb)
