JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan 17 pejabat negara, yang terdiri atas 11 Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan empat Kepala Badan untuk melakukan penanggulangan banjir dan tanah longsor di seluruh wilayah di tanah air.Kegiatan yang diperintahkan itu dalam bentuk mulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat ke pemulihan dan pasca bencana.Untuk keperluan penugasan itu, Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4/2012 tertanggal 5 April lalu yang disampaikan kepada Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menkes Endang R. Sedyaningsih,Mensos Salim Segaf Al Jufri, Mentan Suswono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo.Selanjutnya, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkeu Agus Martowardoyo, Kepala BNPB Syamsul Ma’arif, Panglima TN Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jendral Timur Pradopo, Kepala BMKG, Kepala BPPT, Kepala Basarnya, dan para Gubernur, Bupati serta Wali kota.Sekretariat Kabinet menyebutkan dalam Inpres tersebut, Presiden memerintahkan para pejabat terkait yang telah ditunjuknya untuk menyiapkan rencana kontijensi penanggulangan banjir dan tanah longsor, pencegahan terjadinya banjir dan tanah longsor, pengendalian banjir dan penanggulangan tanah longsor, serta penanggulangan pasca bencana banjir dan tanah longsor."Selain itu, Presiden SBY meminta para pejabat di atas melakukan koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan penanggulangan banjir dan tanah longsor, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk kegiatan penanggulangan banjir dan tanah longsor," ujar Sekretariat Kabinet di laman situsnya, sebagaimana dikutip Bisnis, hari ini.Sesuai Inpres Nomor 4 itu, tuturnya, Menko Kesra Agung Laksono mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor ini, dan melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan penanggulangan banjir dan tanah longsor secara periodik dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.Adapun kepada Mendagri Gamawan Fauzi, lanjutnya, Presiden meminta memberikan keleluasaan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota dalam penggunaan dana APBD untuk penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Sedangkan tugas Menteri PU Djoko Kirmanto dan Menteri ESDM Jero Wacik, katanya, menyiapkan peta rawan banjir dan rawan longsor, dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, serta memantau pergerakan ketinggian air dan pergerakan tanah disertai dengan informasi peringatan dini kepada masyarakat."Juga melakukan upaya mengerahkan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor."Sementara itu, tugas menteri-menteri lain, termasuk Panglima TNI dan Kapolri adalah mendukung langkah-langkah penanganan dan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor, baik dalam bentuk penyiapan SDM, program maupun anggaran.Khusus kepada Kepala BNPB Syamsul Ma’arif, tuturnya, Presiden Yudhoyono menginstruksikan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko dan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor secara terpadu, termasuk melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dan pengkoordinasian penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor, mulai dari ditetapkannya status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan. (faa)
